KPU Tapin Kembalikan Sisa Dana Pilkada 2024 Sebesar Rp9 Miliar

KPU Tapin mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp9 miliar ke kas daerah karena efisiensi anggaran dan tidak adanya sengketa pilkada, menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

KPU Tapin Kembalikan Sisa Dana Pilkada Rp9 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mengembalikan sisa dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp9 miliar ke kas daerah. Dana tersebut merupakan sisa dari total dana hibah sebesar Rp29 miliar yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tapin. Pengembalian dana ini dilakukan pada tanggal 30 Januari 2024.

Ketua KPU Tapin, Fakhrian Noor, menjelaskan salah satu faktor utama pengembalian dana tersebut adalah efisiensi anggaran. Jumlah petugas ad hoc yang dibutuhkan ternyata lebih sedikit dibandingkan Pilkada sebelumnya. Hal ini otomatis mengurangi beban pengeluaran untuk honorarium petugas.

“Berdasarkan perhitungan sementara sekretaris KPU, masih ada sisa dana sekitar Rp8 hingga Rp9 miliar karena kebutuhan petugas ad hoc lebih rendah, yang berdampak pada efisiensi anggaran,” jelas Fakhrian di Rantau, Kabupaten Tapin, Kamis, 30 Januari 2024.

Efisiensi anggaran juga terlihat dari pos anggaran penanganan sengketa pilkada yang tidak terserap. Fakhrian menambahkan, “Tidak ada sengketa yang muncul selama proses pemilihan, sehingga anggaran tersebut tetap utuh.”

Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi poin penting yang ditekankan oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Tapin, Zainal Abidin. Ia menekankan pentingnya pelaporan keuangan yang akurat guna mencegah permasalahan di masa mendatang. “Laporan pertanggungjawaban harus disusun dengan akurat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” katanya.

Pengembalian dana hibah ini menunjukkan komitmen KPU Tapin dalam mengelola anggaran secara efisien dan akuntabel. Hal ini juga memastikan bahwa dana hibah yang diberikan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Ke depannya, KPU Tapin akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran Pilkada. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan negara yang baik.