Mensos Ajak Kepala Daerah NTT Sukseskan Uji Petik DTSEN dan Sekolah Rakyat
Menteri Sosial mendorong kepala daerah NTT untuk berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan program Sekolah Rakyat guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak para kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk berperan aktif dalam menyukseskan uji petik Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan program Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu, 19 Maret 2024. Mensos menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan program pemberdayaan masyarakat berjalan efektif.
Mensos Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam pemutakhiran DTSEN. Proses validasi data lapangan membutuhkan persetujuan resmi dari bupati/wali kota setempat. "Data itu (DTSEN) saya minta persetujuan bupati/wali kota, jadi data bansos itu harus ditandatangani oleh bupati/wali kota agar data bisa dimutakhirkan. Semua data bansos itu sejatinya harus melalui proses disetujui oleh kepala daerah masing-masing," tegas Mensos.
Lebih lanjut, Mensos menjelaskan pentingnya peran kepala daerah dalam keberhasilan program Sekolah Rakyat, program unggulan yang dicanangkan Presiden. Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrem dan miskin di desil 1 dan 2 DTSEN, dengan lokasi pendirian yang memanfaatkan aset pemerintah daerah. Mensos berharap adanya koordinasi dan pengiriman data usulan revitalisasi aset pemerintah daerah untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.
Pemutakhiran DTSEN dan Peran Pemerintah Daerah
Saat ini, proses ground checking atau uji petik DTSEN sedang berlangsung di seluruh Indonesia. Mensos menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam proses ini, khususnya melalui Dinas Sosial (Dinsos). "Saya mohon dukung pemutakhiran lewat Dinsos, jadi Kadinsos bapak-ibu sekalian mohon dikabari. Yang akan mengajukan data itu adalah Kadinsos," imbau Mensos.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah nantinya akan diberi wewenang untuk mengawasi dan menilai kinerja para pendamping sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan integrasi program pusat dan daerah berjalan optimal. "Saya akan meminta bapak-ibu untuk mengawasi pendamping kami, bobotnya 30 persen. Lewat Dinsos nanti saya minta ikut mengawasi dan mengintegrasikan program," jelas Mensos.
Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam keberhasilan program ini. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, diharapkan bantuan sosial dapat tepat sasaran dan program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien.
Dukungan Pemerintah Provinsi NTT
Gubernur NTT, Emanuel Melki Laka Lena, menyatakan kesiapannya mendukung proses integrasi program Kemensos di daerah. Ia menyadari pentingnya pemutakhiran DTSEN yang akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. "Kami siap mendukung pemutakhiran data agar bantuan yang diberikan tepat kepada yang membutuhkan," ujar Gubernur Melki.
Dukungan penuh dari pemerintah daerah sangat penting untuk keberhasilan program DTSEN dan Sekolah Rakyat. Dengan data yang akurat dan valid, bantuan sosial dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga program-program pemerintah dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.
Kerja sama yang baik antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah di NTT diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Proses uji petik DTSEN dan pelaksanaan Sekolah Rakyat merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, sangat krusial untuk keberhasilan program ini.
