MK Pastikan Putusan Sengketa Pilkada 2024 Adil dan Objektif
Jelang putusan sengketa Pilkada 2024 pada 24 Februari, Hakim MK Saldi Isra tegaskan komitmen memutus perkara seadil-adilnya berdasarkan bukti dan fakta persidangan, seraya imbau semua pihak menjaga citra bersama.
Jelang putusan sengketa Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan akan memutus seluruh perkara dengan seadil-adilnya. Hal ini ditegaskan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Jumat, 14 Februari 2025, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Pernyataan ini disampaikan menjelang pembacaan putusan akhir yang dijadwalkan pada Senin, 24 Februari 2025.
Hakim MK Jamin Putusan Adil dan Objektif
"Kami tentu, hakim yang dipercaya untuk menyelesaikan ini, akan memutus seadil-adilnya sesuai dengan apa yang dikemukakan (di persidangan)," ujar Saldi Isra. Ia menekankan bahwa putusan akan berdasarkan permohonan, jawaban, bantahan, bukti-bukti, serta fakta persidangan yang telah terungkap. Sembilan hakim konstitusi akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini.
Saldi juga mengingatkan pentingnya menjaga citra lembaga dan seluruh pihak yang terlibat. Ia meminta agar pemohon dan pihak terkait menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi MK, hakim, dan pengacara. Pernyataan seperti 'mengenal hakim' dan upaya-upaya yang mengarah pada intervensi harus dihindari.
Himbauan Penerimaan Hasil Putusan
Wakil Ketua MK tersebut juga menekankan pentingnya penerimaan atas hasil putusan, apa pun hasilnya. Saldi menyadari bahwa dalam setiap kontestasi politik, akan selalu ada pihak yang menang dan kalah. Yang terpenting, menurutnya, adalah semua pihak telah berusaha sebaik mungkin dan proses ini merupakan kontribusi bagi kehidupan demokrasi Indonesia.
"Yang paling penting, semuanya sudah berusaha dengan baik dan apa yang kita lakukan dalam ruangan ini bagian dari kita berkontribusi terhadap kehidupan demokrasi kita dan jangan dirusak," tegas Saldi.
Proses Persidangan dan Perkara yang Berlanjut
Hingga 17 Februari 2025, persidangan masih berlangsung dengan agenda pembuktian lanjutan, termasuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Dari total 310 perkara sengketa Pilkada 2024, hanya 40 perkara yang berlanjut ke tahap sidang pembuktian setelah putusan lanjut atau tidaknya perkara dibacakan pada 4 dan 5 Februari 2025. Sebanyak 270 perkara lainnya telah dinyatakan selesai.
Rincian Perkara Sengketa Pilkada yang Berlanjut
Ke-40 perkara yang masih dalam proses sengketa di MK terdiri dari tiga perkara sengketa pemilihan gubernur, tiga perkara sengketa pemilihan wali kota, dan 34 perkara sengketa pemilihan bupati. Berikut daftar lengkapnya:
Gubernur:
- 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Bangka Belitung)
- 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua Pegunungan)
- 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua)
Wali Kota:
- 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Banjarbaru)
- 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Palopo)
- 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Sabang)
Bupati:
(Daftar 34 perkara sengketa pemilihan bupati di sini terlalu panjang untuk dicantumkan secara lengkap dalam JSON ini, namun daftar lengkap tersebut tersedia di artikel aslinya)
Kesimpulan
Dengan semakin dekatnya putusan akhir sengketa Pilkada 2024, MK menegaskan komitmennya untuk menegakkan keadilan dan objektivitas. Seruan untuk menjaga integritas proses dan penerimaan hasil putusan menjadi pesan penting bagi semua pihak yang terlibat.
