Natuna Perangi Kekerasan Perempuan dan Anak: Sosialisasi Masif Berbuah Perubahan

Pemkab Natuna dan Polres Natuna bersinergi melakukan sosialisasi masif untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak, berhasil mengubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya enggan melapor.

Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, gencar melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak melalui sosialisasi dan kolaborasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Natuna. Sosialisasi yang dilakukan secara masif berhasil mengungkap lebih dari 50 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024, sebagian besar merupakan kasus lama yang baru terungkap. Upaya ini dipicu oleh kesadaran bahwa selama ini warga enggan melapor karena menganggap masalah keluarga sebagai aib.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Natuna, Yuli Ramadhanita, menjelaskan bahwa sosialisasi terbaru dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan ini diinisiasi oleh Polres Natuna dan membahas isu krusial perlindungan perempuan dan anak. Sosialisasi ini bertujuan mencegah kekerasan dan mendorong pelaporan kasus yang selama ini tersembunyi.

"Kegiatan semalam diinisiasi oleh Polres Natuna. Salah satu topik yang dibahas adalah perlindungan perempuan dan anak," ujar Yuli Ramadhanita saat dikonfirmasi dari Natuna, Jumat, 21 Februari 2025. Ia menambahkan bahwa perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang jenis-jenis kekerasan, dampaknya, dan cara melaporkannya, diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan.

Upaya Pencegahan Kekerasan dan Perubahan Pola Pikir Masyarakat

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkab Natuna dan Polres Natuna tidak hanya fokus pada pengungkapan kasus, tetapi juga pada pencegahan. Selama ini, warga enggan melapor karena menganggap masalah keluarga sebagai aib yang tidak boleh diketahui orang lain. Namun, melalui sosialisasi yang intensif, pola pikir masyarakat mulai berubah. "Pola pikir masyarakat sudah mulai berubah. Kami terus berupaya mengubah pola pikir ini agar mereka lebih sadar dan berani melapor," kata Yuli Ramadhanita.

DP3AP2KB Natuna mencatat lebih dari 50 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya upaya sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Banyak kasus yang baru terungkap karena sosialisasi yang masif pada tahun 2024 membuat warga lebih memahami jenis-jenis kekerasan, dampaknya, dan cara melaporkannya. Program ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik pada tahun 2025.

Dukungan pemerintah pusat ini menunjukkan komitmen untuk melindungi perempuan dan anak. "Kami mendapatkan DAK nonfisik, di mana 50 persen dari dana tersebut akan digunakan untuk pelayanan bagi korban," jelas Yuli Ramadhanita. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan layanan yang komprehensif bagi korban kekerasan, termasuk konseling dan pemulihan.

Peran Serta Semua Pihak dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan. Yuli Ramadhanita menekankan pentingnya menyelipkan pesan-pesan pentingnya perlindungan perempuan dan anak dalam setiap kegiatan yang mengumpulkan banyak massa. Ia juga menawarkan diri untuk menjadi narasumber gratis dalam sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak, dengan syarat peserta yang hadir cukup banyak.

Langkah ini diambil untuk memastikan informasi tersebar luas dan menjangkau lebih banyak orang. "Pada 10 Februari 2025 saya mengisi sosialisasi di SMP negeri, terkait kekerasan seksual," ujar Yuli Ramadhanita, menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi sejak dini. Dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak, diharapkan upaya perlindungan perempuan dan anak di Natuna dapat terus ditingkatkan dan kasus kekerasan dapat ditekan seminimal mungkin.

Keberhasilan program ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Dengan perubahan pola pikir masyarakat yang semakin peduli dan berani melaporkan kasus kekerasan, diharapkan Natuna dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.