Ombudsman Dampingi DPRD Sumsel Tangani Aduan Publik: Fokus PPDB dan PTSL
Ombudsman Sumsel berkolaborasi dengan DPRD Sumsel untuk menangani aduan publik, terutama terkait PPDB jalur prestasi dan program PTSL yang bermasalah.
Palembang, 26 Februari 2024 - Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi bekerja sama dengan DPRD Sumsel untuk meningkatkan layanan penanganan aduan publik. Kolaborasi ini dipicu oleh tingginya angka aduan yang masuk, terutama terkait permasalahan pelayanan publik yang krusial.
Kepala Ombudsman Sumsel, Adriansyah, menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 35 ayat (3). Pasal tersebut mengatur pengawasan pelayanan publik yang terdiri dari pengawas internal dan eksternal, dengan Ombudsman, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengawas eksternal.
Beberapa permasalahan pelayanan publik yang menjadi sorotan utama masyarakat Sumsel antara lain Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Kota Palembang, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mandek di beberapa kabupaten/kota, pemadaman lampu penerangan jalan umum, dan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai kurang transparan.
Sinergi Ombudsman dan DPRD Sumsel: Langkah Strategis Pengawasan Pelayanan Publik
Adriansyah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga pengawas pelayanan publik. Kerja sama dengan DPRD Sumsel merupakan langkah strategis bagi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.
Meskipun pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi anggaran, Adriansyah memastikan bahwa kegiatan pengawasan dan pencegahan maladministrasi di Sumatera Selatan tetap akan berjalan optimal. Pihaknya akan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi antar lembaga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi ini. Ia mengaku telah mengikuti perkembangan kegiatan Ombudsman Sumsel, terutama terkait permasalahan PPDB jalur prestasi SMAN 2024 di Kota Palembang. Andie juga berharap agar kegiatan pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik tetap berjalan optimal, meskipun dengan adanya efisiensi anggaran. Ia mendorong pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antar lembaga untuk mendukung hal tersebut.
Permasalahan Pelayanan Publik yang Menjadi Fokus
Beberapa poin penting yang menjadi fokus kolaborasi Ombudsman dan DPRD Sumsel antara lain:
- PPDB Jalur Prestasi SMAN Kota Palembang: Transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan siswa baru menjadi sorotan utama.
- Program PTSL: Percepatan penyelesaian program dan peningkatan transparansi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi perhatian khusus.
- Pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum: Penanganan masalah infrastruktur publik ini diharapkan dapat segera teratasi.
- Rekrutmen PPPK: Transparansi dan objektivitas dalam proses rekrutmen menjadi kunci untuk mencegah maladministrasi.
Dengan sinergi yang kuat antara Ombudsman dan DPRD Sumsel, diharapkan penanganan aduan publik dapat lebih efektif dan responsif, sehingga kualitas pelayanan publik di Sumatera Selatan dapat terus ditingkatkan.
Ke depannya, kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model kerja sama antar lembaga pengawas dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan akuntabel di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga akan menjadi kunci untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan transparansi proses penanganan aduan.
