Pasaman Barat Prioritaskan Ketahanan Pangan, 20 Persen Dana Desa Dicanangkan untuk Sektor Pertanian
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan 20 persen dari total dana desa untuk ketahanan pangan pada 2025, meliputi budidaya hewan ternak dan pertanian, demi peningkatan perekonomian masyarakat.
Simpang Empat, 23 Februari 2025 - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengambil langkah strategis dalam upaya menjaga ketahanan pangan daerah dengan mengalokasikan 20 persen dari total dana desa untuk sektor pertanian dan peternakan pada tahun 2025. Langkah ini diumumkan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pasaman Barat, Syaikul Putra, di Simpang Empat, Minggu lalu. Alokasi dana ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap krisis pangan.
Syaikul Putra menjelaskan bahwa jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap desa berbeda-beda, bergantung pada besarnya dana desa yang diterima masing-masing. Pasaman Barat sendiri menerima alokasi dana desa sebesar Rp98.139.345.000 pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp97.063.957.000 untuk 90 nagari atau desa. "Terjadi kenaikan dana desa yang kita peroleh tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.075.388.000," ujarnya.
Kenaikan alokasi dana desa ini, menurut Syaikul, memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pemberdayaan desa di Pasaman Barat. Dengan dana yang lebih besar, diharapkan program-program pembangunan desa dapat berjalan lebih maksimal dan berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian dana desa ini juga sejalan dengan Permendes PDTT Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa.
Program Ketahanan Pangan di Pasaman Barat
Dana desa yang dialokasikan untuk ketahanan pangan akan difokuskan pada beberapa program unggulan. Program tersebut antara lain budidaya ayam petelur, budidaya ikan (lele, nila, gurami), serta budidaya sapi dan kambing. Selain itu, program pemanfaatan lahan pekarangan untuk penanaman sayur-sayuran, budidaya jagung, dan padi juga menjadi prioritas. Dengan diversifikasi program ini, diharapkan Pasaman Barat dapat mencapai ketahanan pangan yang lebih optimal.
Pemilihan program-program tersebut didasarkan pada potensi dan kebutuhan masing-masing desa. Hal ini juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis. "Ini sesuai aturan yang ada berupa jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis, kemiskinan dan lainnya," jelas Syaikul Putra.
Selain untuk ketahanan pangan, dana desa juga dialokasikan untuk program penanganan stunting dan mitigasi bencana alam dan non-alam. Untuk memperkuat program-program tersebut, pemerintah desa juga dapat menambahkan anggaran dari sumber dana nagari.
Pasaman Barat Peringkat Empat Penerima Dana Desa Terbesar
Pada tahun 2025, Pasaman Barat menempati peringkat keempat sebagai kabupaten penerima dana desa terbesar di Sumatera Barat, setelah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam. Hal ini menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kemampuan Pasaman Barat dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan adanya peningkatan alokasi dana desa dan fokus pada program ketahanan pangan, diharapkan Pasaman Barat dapat semakin maju dan sejahtera. Program-program yang terencana dengan baik dan pemanfaatan dana yang efektif dan efisien akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Pemantauan dan evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Kenaikan dana desa ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat. Dengan mengalokasikan dana secara tepat sasaran, diharapkan program ketahanan pangan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan, termasuk program ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama.
