Paulus Tannos Ditahan di Penjara Changi, Singapura: Proses Ekstradisi Dimulai

Buronan kasus korupsi KTP elektronik, Paulus Tannos, ditahan di Penjara Changi, Singapura, menunggu proses ekstradisi ke Indonesia setelah permintaan penahanan sementara dikabulkan pengadilan Singapura.

Paulus Tannos, buronan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, kini berada di balik jeruji besi Penjara Changi, Singapura. Kabar penahanannya disampaikan langsung oleh Dubes RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, pada Sabtu, 25 Januari 2025, di Batam. Penahanan ini menandai babak baru dalam upaya ekstradisi Tannos ke Indonesia.

Penangkapan Tannos bukanlah hasil operasi langsung KPK di Singapura. Prosesnya melibatkan kerja sama hukum antara Indonesia dan Singapura. Setelah Pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara (provisional arrest request) pada 17 Januari 2025, Tannos ditahan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura. CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau), lembaga penegak hukum Singapura, yang berperan dalam menghadirkan Tannos di pengadilan.

Dubes Suryo menjelaskan bahwa KBRI Singapura tak pernah menahan Tannos. Sejak awal, proses hukum sepenuhnya berada di tangan otoritas Singapura. Beliau juga menegaskan pentingnya kerja sama dan koordinasi antar kedua negara dalam menjalankan perjanjian ekstradisi ini. KBRI menghormati keputusan CPIB untuk tidak merinci detail proses hukum lebih lanjut.

Proses penahanan sementara ini memiliki jangka waktu 45 hari. Dalam kurun waktu tersebut, Pemerintah Indonesia akan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk proses ekstradisi resmi. Permintaan penahanan sementara, yang dikabulkan pada Jumat, 24 Januari 2025, merupakan langkah awal yang krusial dalam upaya membawa Tannos kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dubes Suryo menekankan bahwa saat ini, Paulus Tannos berada dalam tahanan di Penjara Changi, dan proses hukum selanjutnya berada di bawah kewenangan Pengadilan Singapura. Proses ekstradisi ini menunjukkan komitmen kuat kedua negara dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum secara internasional. Meskipun detail teknis proses hukum masih terbatas, penahanan Tannos memberikan harapan akan terselesaikannya kasus ini.

Singapura, sebagai negara yang memiliki kerja sama hukum yang erat dengan Indonesia, berperan penting dalam keberhasilan penahanan ini. Kerja sama ini menunjukkan efektivitas perjanjian ekstradisi antara kedua negara dalam menangani kasus-kasus kejahatan lintas negara. Ke depannya, diharapkan akan semakin banyak kasus serupa yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang transparan dan akuntabel.

Proses hukum yang sedang berlangsung di Singapura akan menentukan langkah selanjutnya. Pemerintah Indonesia, melalui lembaga terkait, terus bekerja sama dengan pihak berwenang Singapura untuk memastikan proses ekstradisi berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kerja sama internasional dapat membantu dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.