Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari: Jalan Tengah Terbaik?

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada 20 Februari sebagai solusi terbaik, menyeimbangkan kepastian hukum dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk melantik kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 pada 20 Februari. Ia melihat tanggal tersebut sebagai jalan tengah yang ideal, mengakomodasi kepastian hukum dan kebutuhan mendesak masyarakat akan kepemimpinan definitif di daerah.

Menurut Eddy, prioritas utama adalah memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Namun, proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) juga harus dihormati sepenuhnya. "Saya yakin prioritas Pak Prabowo adalah pelayanan cepat kepada masyarakat," ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa. "Tapi beliau juga menghormati putusan MK dan proses hukum yang berjalan."

Eddy menekankan pentingnya memprioritaskan kebutuhan masyarakat agar pemimpin definitif dapat segera bertugas. Ia menyambut baik koordinasi antara Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri terkait rencana pelantikan. Menurutnya, pelantikan yang lebih cepat akan lebih menguntungkan rakyat, selama sesuai aturan hukum yang berlaku. Dukungannya terhadap keputusan pemerintah terkait tanggal pelantikan pun disampaikan secara tegas.

Selain itu, Eddy juga mendukung rencana retreat kepala daerah pasca pelantikan. Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Mengutip pernyataannya, "When politics ends, administration begins. Pilkada sudah selesai, sekarang waktunya pemerintah pusat dan daerah bekerja sama," kata Eddy.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melantik kepala daerah yang tak bersengketa dan yang telah memperoleh putusan dismissal dari MK pada tanggal yang sama. Kesepakatan ini dihasilkan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Senin (3/2).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memilih tanggal 20 Februari 2025 setelah mempertimbangkan beberapa opsi tanggal, yakni 18, 19, dan 20 Februari 2025. "Kami mengusulkan tanggal 18, 19, dan 20 Februari, dan Presiden memilih tanggal 20 Februari," ungkap Tito.

Kesimpulannya, pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 merupakan kesepakatan yang mengakomodasi berbagai kepentingan. Keputusan ini diharapkan dapat memastikan kelancaran pemerintahan daerah dan pelayanan publik, sembari menghormati proses hukum yang berlaku.