Pemkab Bangkalan Tekan Angka Kemiskinan lewat Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)
Pemkab Bangkalan salurkan bantuan Rp200.000 per KPM kepada 836 keluarga melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk mengurangi angka kemiskinan yang mencapai 18,66 persen di tahun 2024.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai upaya menekan angka kemiskinan yang cukup tinggi di daerah tersebut. Program ini menyalurkan bantuan langsung kepada 836 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun ini, dengan total anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan. Bantuan diberikan kepada warga miskin yang belum tercakup dalam program bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun provinsi. Program ini diharapkan dapat mengurangi beban warga miskin dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangkalan.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemkab Bangkalan, Mohammad Aminullah, menjelaskan bahwa program JPS ini dirancang khusus untuk menjangkau warga miskin yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi. "Karena itu, persyaratan yang ditetapkan bagi warga yang menjadi sasaran program JPS ini adalah tidak masuk dalam daftar pemerintah bantuan sosial dari pusat maupun provinsi," jelas Aminullah di Bangkalan, Jawa Timur, Minggu lalu.
Besaran bantuan yang diberikan melalui program JPS ini adalah sebesar Rp200.000 per KPM, dan penyalurannya dilakukan hanya satu kali dalam setahun melalui transfer langsung ke rekening penerima. Saat ini, tim dari Dinas Sosial tengah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan data penerima bantuan akurat dan tepat sasaran. Verifikasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa penerima bantuan masih hidup dan berhak menerima bantuan tersebut.
Upaya Penekanan Angka Kemiskinan di Bangkalan
Program JPS merupakan salah satu strategi Pemkab Bangkalan dalam upaya menekan angka kemiskinan yang cukup signifikan di kabupaten tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 mencapai 18,66 persen. Angka ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, sehingga program JPS diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan tersebut.
Dengan adanya bantuan langsung tunai (BLT) melalui program JPS ini, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin di Bangkalan. Bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemkab Bangkalan optimis program ini akan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemkab Bangkalan berkomitmen untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan sampai kepada penerima yang berhak. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan dan memastikan efektivitas program JPS dalam mengurangi angka kemiskinan di Bangkalan.
Verifikasi Lapangan dan Transparansi Penyaluran Bantuan
Proses verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemkab Bangkalan merupakan langkah penting untuk memastikan data penerima bantuan akurat dan mencegah terjadinya kesalahan penyaluran. Dengan mengunjungi langsung calon penerima bantuan, tim verifikasi dapat memastikan data yang ada sesuai dengan kondisi di lapangan. "Tujuannya untuk memastikan fakta di lapangan, semisal ada yang meninggal dunia," ujar Aminullah.
Transparansi dalam penyaluran bantuan juga menjadi prioritas utama. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung ke rekening penerima, sehingga dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program JPS dan pemerintah daerah.
Selain verifikasi lapangan, Pemkab Bangkalan juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya kejanggalan atau permasalahan terkait program JPS. Hal ini dilakukan untuk memastikan program berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuannya.
Pemkab Bangkalan berharap program JPS dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan masyarakat Bangkalan yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Dengan adanya program JPS ini, diharapkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan dapat ditekan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat merata dan meningkat. Pemkab Bangkalan terus berupaya untuk meningkatkan berbagai program sosial lainnya untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.
