Pemkab Penajam Paser Utara Siapkan Rp1,9 Miliar untuk BLT Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menganggarkan Rp1,9 miliar untuk BLT tahun 2025, disalurkan empat tahap kepada 450 KK yang telah diverifikasi.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,9 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu dan menekan angka kemiskinan di daerah tersebut. Penyaluran BLT akan dilakukan secara bertahap, dengan rincian waktu dan jumlah penerima yang telah ditentukan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara, Saidin, menjelaskan bahwa penyaluran BLT akan dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun, dengan periode penyaluran setiap tiga bulan. Penyaluran pertama direncanakan pada bulan Maret 2025. Besaran BLT yang akan diterima setiap kepala keluarga (KK) adalah sebesar Rp300.000.

Proses penyaluran BLT akan dilakukan langsung ke rekening penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setelah melalui proses verifikasi yang ketat, sebanyak 450 KK di empat kecamatan telah ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT tahap pertama. Rinciannya, 297 KK di Kecamatan Penajam, 36 KK di Kecamatan Waru, 43 KK di Kecamatan Babulu, dan 74 KK di Kecamatan Sepaku.

Rincian Penyaluran BLT dan Kriteria Penerima

Program BLT Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 ini menargetkan 450 KK sebagai penerima manfaat pada tahap pertama. Jumlah ini didapatkan setelah dilakukan verifikasi data melalui DTKS. Setiap KK akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima per KK dalam setahun mencapai Rp1.200.000.

Penyaluran dana BLT akan dilakukan secara langsung melalui transfer ke rekening masing-masing penerima. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Meskipun telah ditetapkan 450 KK sebagai penerima manfaat tahap pertama, jumlah ini berpotensi berubah pada tahap selanjutnya. Hal ini dikarenakan DTKS bersifat dinamis dan selalu diperbarui berdasarkan verifikasi lapangan. Apabila kondisi perekonomian penerima manfaat sudah di atas garis kemiskinan, maka mereka akan dikeluarkan dari DTKS dan tidak lagi berhak menerima BLT.

Verifikasi Data dan Transparansi Penyaluran

Proses verifikasi data penerima manfaat BLT dilakukan secara ketat untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Tim verifikasi akan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan data yang tercantum dalam DTKS akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Transparansi dalam proses verifikasi dan penyaluran dana menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Dengan adanya program BLT ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi program ini agar dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Data DTKS yang dinamis menuntut adanya evaluasi berkala. Proses verifikasi yang berkelanjutan memastikan bahwa bantuan sosial ini tepat sasaran dan terus membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

Program BLT ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya transparansi dan verifikasi yang ketat, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.