Pemkab Bekasi Usul Kolaborasi Botram dengan JNBA-KPK untuk Perangi Korupsi

Pemkab Bekasi mengusulkan kolaborasi program Botram dengan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) KPK untuk memperluas sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, berinisiatif menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memerangi korupsi di daerah. Inisiatif ini diwujudkan melalui usulan kolaborasi program unggulan Pemkab Bekasi, yaitu Berkolaborasi Terus Melayani (Botram), dengan program JNBA-KPK atau Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat lebih luas dan efektif dalam mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, mengungkapkan harapannya agar integrasi JNBA-KPK ke dalam program Botram dapat memberikan dampak signifikan, tidak hanya bagi kalangan pejabat, tetapi juga masyarakat luas. "Dengan mengintegrasikan kegiatan JNBA-KPK dengan Botram, kami percaya program ini akan menjangkau masyarakat secara lebih luas," ujar Dedy saat rapat koordinasi awal pelaksanaan program JNBA-KPK di Kabupaten Bekasi.

Program Botram sendiri telah menjadi program favorit masyarakat Kabupaten Bekasi. Program layanan publik ini rutin dilaksanakan setiap akhir pekan dan menyediakan beragam layanan administrasi di satu tempat. Kepopuleran Botram dinilai sebagai momentum ideal untuk mensosialisasikan gerakan antikorupsi secara langsung dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Sosialisasi Antikorupsi Lewat Botram

Dedy Supriyadi menjelaskan bahwa program Botram yang telah dikenal luas oleh masyarakat Kabupaten Bekasi akan menjadi media efektif untuk mensosialisasikan program antikorupsi. Dengan jangkauan Botram yang luas, sosialisasi antikorupsi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa melalui kolaborasi ini, pesan-pesan antikorupsi dapat disampaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan. "Melalui kolaborasi ini, kita bisa menyampaikan pesan antikorupsi secara lebih efektif kepada masyarakat. Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi bagian dari edukasi publik berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam mencegah korupsi secara nyata," tambahnya.

Pemkab Bekasi optimistis kolaborasi ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan menggabungkan program yang sudah populer dengan program nasional, diharapkan akan tercipta sinergi yang optimal.

Dukungan Penuh Pemkab Bekasi terhadap JNBA-KPK

Pemkab Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap program JNBA-KPK yang digagas oleh KPK. Dedy Supriyadi menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat umum.

Sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dinilai penting dalam upaya memerangi korupsi dan mengoptimalkan program pemerintah pusat di Kabupaten Bekasi. Dengan kolaborasi ini, diharapkan program JNBA-KPK akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

Pemkab Bekasi berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan akan tercipta budaya antikorupsi yang kuat di Kabupaten Bekasi.

Tujuan JNBA-KPK dan Harapan KPK

Program JNBA-KPK bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi melalui kegiatan roadshow di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bekasi. KPK berharap kegiatan ini dapat memperkuat komitmen masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi dan membangun Indonesia yang lebih bersih dan transparan.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan program JNBA-KPK dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di Kabupaten Bekasi dan memberikan dampak yang lebih besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kolaborasi ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengoptimalkan program pemerintah pusat dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kesimpulannya, kolaborasi antara Pemkab Bekasi dan KPK melalui program Botram dan JNBA-KPK merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Bekasi. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.