Pemkab Mimika Pangkas 50% Anggaran Perjalanan Dinas
Penjabat Bupati Mimika, Yonathan Demme, menginstruksikan seluruh OPD untuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50% guna efisiensi keuangan daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Penjabat Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin, mengambil langkah tegas dengan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mimika memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Pengumuman ini disampaikan pada Sabtu lalu di Timika. Keputusan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025.
Yonathan menekankan komitmen Pemkab Mimika untuk menjalankan instruksi presiden tersebut. Pihaknya menyadari pentingnya strategi agar output setiap kegiatan tetap tercapai, meskipun anggaran perjalanan dinas dipangkas signifikan. Efisiensi anggaran menjadi kunci utama dalam kebijakan ini.
Langkah efisiensi ini juga didukung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Petrus Yumte. Ia menjelaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas, terutama untuk perjalanan dinas ke luar daerah. Aturan baru membatasi perjalanan dinas kepala dinas maksimal dua kali dalam sebulan, jika memang diperlukan.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi tersebut tidak hanya menekankan pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, tetapi juga pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial dan honorarium. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam efisiensi anggaran.
Dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dana yang dihemat akan dialokasikan untuk program dan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Mimika. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi prioritas utama.
Langkah Pemkab Mimika ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Efisiensi anggaran menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah, dan kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Dengan pemangkasan anggaran, diharapkan pelayanan publik tetap optimal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika tetap menjadi fokus utama. Semua program dan kegiatan akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
