Pemkot Cirebon Usulkan Empat Isu Strategis di Musrenbang Jabar 2025
Pemerintah Kota Cirebon mengusulkan empat isu strategis dalam Musrenbang Jabar 2025, meliputi pengelolaan wilayah pesisir, perlintasan sebidang kereta api, normalisasi sungai, dan peningkatan infrastruktur jalan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon mengajukan empat isu strategis krusial dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, pada Rabu, 7 Mei 2024, di Gedung Negara Cirebon. Keempat isu tersebut dinilai mendesak dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cirebon.
Empat isu strategis yang diusulkan meliputi pengelolaan wilayah pesisir, penanganan perlintasan sebidang kereta api, normalisasi sungai, dan peningkatan infrastruktur jalan. Wali Kota Effendi Edo menekankan pentingnya dukungan penuh dari Pemprov Jabar dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini, yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat Kota Cirebon. Beliau menyatakan, "Kegiatan Musrenbang ini menjadi ruang untuk menyusun prioritas pembangunan, menyatukan langkah, menyelaraskan antara daerah untuk mencapai target pembangunan yang lebih merata."
Musrenbang Jabar 2025 diharapkan menjadi momentum penting dalam penataan pembangunan Jawa Barat. Dengan adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemkot Cirebon dan Pemprov Jabar, diharapkan akan tercipta solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di Kota Cirebon. Keempat isu strategis yang diusulkan ini mencerminkan prioritas pembangunan yang berkelanjutan dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan
Sebagai kota pesisir, Cirebon menghadapi tantangan serius berupa abrasi pantai dan kompleksitas pengelolaan ekosistem laut. Wali Kota Edo menegaskan perlunya penataan kawasan pesisir secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya untuk mendukung potensi ekonomi dan pariwisata, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan. "Penataan wilayah pesisir perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya untuk mendukung potensi ekonomi dan pariwisata, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan," ujar Wali Kota Edo.
Penataan wilayah pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan kelestarian lingkungan. Pemkot Cirebon berharap Pemprov Jabar dapat memberikan dukungan penuh, baik dari segi teknis maupun pendanaan, untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang optimal.
Program ini mencakup upaya mitigasi abrasi, rehabilitasi ekosistem laut, dan pengembangan ekonomi berbasis kelautan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat pesisir dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api
Tingginya intensitas lalu lintas kereta api di Kota Cirebon menjadi perhatian serius. Dengan 11 titik perlintasan aktif dan lebih dari 170 perjalanan kereta setiap hari, risiko kecelakaan dan kemacetan lalu lintas semakin meningkat. Wali Kota Edo menilai perlunya penanganan komprehensif atas permasalahan perlintasan sebidang kereta api ini.
Pemkot Cirebon mengusulkan solusi jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak terkait. "Ini bukan hanya persoalan lokal, tetapi perlu penanganan lintas sektor untuk menemukan solusi yang lebih komprehensif," tegas Wali Kota Edo. Solusi yang diusulkan antara lain pembangunan flyover atau underpass, peningkatan sistem keamanan di perlintasan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan keselamatan lalu lintas.
Kerjasama antara Pemkot Cirebon, Pemprov Jabar, dan PT KAI sangat penting untuk merealisasikan solusi ini. Dukungan teknis dan pendanaan dari Pemprov Jabar sangat diharapkan untuk mengatasi masalah perlintasan sebidang kereta api yang kompleks ini.
Normalisasi Sungai untuk Mitigasi Banjir
Normalisasi sungai menjadi isu strategis lainnya yang diusulkan Pemkot Cirebon. Beberapa titik rawan banjir telah teridentifikasi, dan sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk mempercepat penanganannya. Normalisasi sungai bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di kawasan permukiman dan meningkatkan kapasitas saluran air.
Proyek normalisasi sungai ini akan melibatkan pembersihan sedimentasi, perbaikan infrastruktur saluran air, dan pembangunan tanggul penahan banjir. Pemkot Cirebon berharap Pemprov Jabar dapat memberikan dukungan teknis dan pendanaan untuk memastikan keberhasilan proyek ini.
Dengan adanya normalisasi sungai, diharapkan risiko banjir di Kota Cirebon dapat diminimalisir, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Peningkatan Infrastruktur Jalan
Peningkatan kualitas infrastruktur jalan juga menjadi prioritas utama yang diusulkan Pemkot Cirebon. Jalan yang berkualitas baik sangat penting untuk mendukung mobilitas ekonomi yang semakin dinamis. Pemkot Cirebon berharap adanya dukungan teknis dan anggaran dari pemerintah provinsi untuk memperbaiki kualitas jalan di wilayah tersebut.
Perbaikan infrastruktur jalan akan mencakup peningkatan kualitas permukaan jalan, perbaikan drainase, dan penambahan marka jalan. Hal ini akan memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi perekonomian daerah. Pemkot Cirebon berharap Musrenbang ini dapat memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan infrastruktur jalan di Kota Cirebon.
Dengan dukungan penuh dari Pemprov Jabar, diharapkan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Cirebon dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Kualitas jalan yang baik akan mendukung mobilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara keseluruhan, usulan empat isu strategis ini menunjukkan komitmen Pemkot Cirebon dalam membangun kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Dukungan dan kerjasama dari Pemprov Jabar sangat penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.
