Pemkot Kediri dan Jatim Edukasi UMKM tentang Hak Kekayaan Intelektual
Pemerintah Kota Kediri berkolaborasi dengan Provinsi Jawa Timur memberikan edukasi HKI merek kepada 25 UMKM lokal, bertujuan melindungi dan meningkatkan daya saing usaha mereka di pasar.

Kota Kediri, Jawa Timur baru-baru ini menjadi tuan rumah sebuah program edukasi penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat. Kerjasama antara Pemerintah Kota Kediri dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jawa Timur memberikan pelatihan intensif seputar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dagang. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 31 Januari 2024, dan diikuti oleh 25 peserta UMKM Kota Kediri.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, Bambang Priyambodo, menjelaskan pentingnya edukasi HKI bagi kemajuan UMKM. Beliau menekankan bahwa merek bukan sekadar simbol, melainkan aset berharga yang menentukan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Di era digitalisasi saat ini, perlindungan merek menjadi hal krusial bagi semua pelaku usaha, termasuk UMKM.
Bambang menambahkan bahwa UMKM yang telah mendaftarkan HKI merek akan memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Dengan demikian, usaha dan produk mereka akan terlindungi dari peniruan dan pelanggaran hak cipta. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi mereka.
Program edukasi ini dirancang untuk memberikan panduan praktis kepada para peserta dalam memperkuat merek dagang mereka. Tujuan utama adalah mendorong lebih banyak UMKM untuk mendaftarkan merek dan mendapatkan perlindungan hukum yang sah. Lebih dari itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan legalitas usaha UMKM, kepercayaan konsumen, dan akses pemasaran yang lebih luas.
Proses seleksi peserta dilakukan secara daring melalui tautan pendaftaran di media sosial. Sesuai arahan Dinkop UKM Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya keaslian merek dagang, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan produk yang jelas. Hal ini memastikan bahwa program ini menjangkau UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan dan bimbingan.
Para peserta yang terpilih tidak hanya mendapatkan edukasi tentang HKI, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung lainnya. Mereka mendapatkan fasilitasi gratis dalam proses pengurusan HKI, termasuk fasilitasi sertifikasi halal (baik self declare maupun reguler), pengurusan merek, dan izin edar. Dukungan komprehensif ini dirancang untuk mempermudah UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka.
Salah satu peserta, Yeni Gitawati, pemilik usaha Madumongso Mak Ti Kediri, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas program ini. Ia menilai kegiatan edukasi sangat bermanfaat bagi UMKM dan membantu dalam pengembangan usaha. Ia berharap kegiatan serupa akan terus diadakan untuk mendorong kemajuan UMKM Kota Kediri dan bahkan membawa UMKM lokal ke pasar internasional.
Kegiatan edukasi ini menghadirkan pemateri dari Dinkop UKM Provinsi Jawa Timur, Anton Widodo Heru Mulyo. Dengan kolaborasi yang baik antara Pemkot Kediri dan Provinsi Jawa Timur, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kota Kediri.