Pemkot Malang Antisipasi PHK di Sektor Perhotelan dengan Strategi 1.000 Event
Pemerintah Kota Malang menyiapkan strategi untuk mencegah PHK di sektor perhotelan dengan program 1.000 event dan agenda pariwisata guna menarik wisatawan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah berupaya keras merumuskan strategi untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor perhotelan. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dampak efisiensi anggaran yang berimbas pada penurunan omzet dan okupansi hotel di Kota Malang. Kekhawatiran akan PHK muncul setelah kebijakan efisiensi anggaran mengurangi jumlah kegiatan kedinasan yang biasa diselenggarakan di hotel.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, telah meluncurkan program ambisius berupa 1.000 event dan agenda pariwisata. Program ini diharapkan mampu mendongkrak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan okupansi hotel. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya kolaboratif antara Disnaker PMPTSP dan Dinas Pariwisata.
"Kami berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata bagaimana membuat suatu kegiatan menarik wisatawan, Pak Wali Kota sudah mencanangkan 1.000 event dan memerintahkan membuat tourism event dalam rangka HUT Kota Malang," jelas Arif. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif efisiensi anggaran terhadap sektor perhotelan dan mencegah PHK yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran di Kota Malang.
Upaya Pemkot Malang Cegah PHK di Hotel
Pemkot Malang menyadari potensi PHK di sektor perhotelan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, program 1.000 event dan agenda pariwisata dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan hotel. Dengan mendatangkan lebih banyak wisatawan, diharapkan hotel dapat mempertahankan tingkat okupansi dan mencegah PHK karyawan.
Program ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan hotel pada kegiatan kedinasan. "Sehingga kegiatan tidak hanya mengandalkan dari OPD tetapi hotel bisa berjalan dengan adanya wisatawan," tambah Arif. Pemkot Malang berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi industri perhotelan dan perekonomian Kota Malang secara keseluruhan.
Langkah Pemkot Malang ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang. Meskipun demikian, PHRI juga telah menyampaikan keluhan mengenai situasi ini kepada pemerintah pusat, berharap mendapatkan solusi lebih lanjut.
Tanggapan PHRI Kota Malang
Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai PHK di hotel-hotel Kota Malang. Namun, ia mengakui bahwa efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan PHK di masa mendatang. "Belum ada hotel yang melakukan PHK kepada karyawannya. Tetapi efisiensi memang berpotensi adanya PHK," ujar Agoes.
Meskipun belum ada PHK massal, beberapa hotel telah menerapkan skema unpaid leave, terutama untuk tenaga kasual dan pekerja harian. Agoes berharap agar pemerintah pusat dapat segera memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Jumlah hotel yang menerapkan unpaid leave masih belum dapat disampaikan secara rinci.
"Sementara kami masih belum bisa menyampaikan (jumlah hotel yang melakukan unpaid leave). Kami berharap semoga cepat ada solusi," katanya. PHRI Kota Malang terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik bagi industri perhotelan di Kota Malang.
Pemkot Malang berharap agar strategi yang telah dirumuskan dapat efektif dalam mencegah PHK di sektor perhotelan dan menjaga stabilitas perekonomian Kota Malang. Program 1.000 event dan agenda pariwisata diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Malang.
