Pemkot Tebing Tinggi Optimalkan Pendapatan Daerah Lewat Digitalisasi dan Peran Camat-Lurah
Pemkot Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berupaya optimalkan pendapatan daerah melalui digitalisasi pembayaran PBB dan peran aktif camat serta lurah dalam meningkatkan penerimaan pajak.
Pemkot Tebing Tinggi, Sumatera Utara, gencar mengoptimalkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada. Strategi ini melibatkan peran aktif camat dan lurah sebagai garda terdepan dalam menjangkau masyarakat dan meningkatkan penerimaan pajak. Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, menekankan pentingnya upaya ini, terutama dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi lainnya.
Kota Tebing Tinggi, sebagai kota jasa dan perdagangan, menjadikan PBB sebagai prioritas utama dalam peningkatan pendapatan daerah. Dukungan penuh dari camat dan lurah dinilai krusial untuk mencapai target yang telah ditetapkan. "Sebagai kota jasa dan perdagangan, prioritas kita ada pada Pajak Bumi dan Bangunan serta retribusi lainnya. Untuk itu, dukungan penuh dari camat dan lurah sebagai garda terdepan sangat krusial dalam mencapai target yang telah ditetapkan," ujar Wali Kota Tebing Tinggi.
Langkah konkrit yang diambil Pemkot Tebing Tinggi adalah dengan mendorong digitalisasi pembayaran pajak. Implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk pembayaran PBB sedang dipercepat. Kerjasama dengan perbankan, termasuk bank BUMN, juga dilakukan untuk mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan transparansi. "Pembayaran PBB kita juga buka kerjasama dengan perbankan, bisa melalui bank BUMN. Kita mau di jaman digitalisasi semua lebih transparan, dalam tahun ini kita targetkan selesai," tambah Wali Kota.
Optimalisasi Pendapatan dan Pembaruan Data Kependudukan
Selain fokus pada optimalisasi pendapatan, Pemkot Tebing Tinggi juga menekankan pentingnya pembaruan data kependudukan. Camat dan lurah diminta untuk segera memperbarui data warga yang meninggal dunia atau pindah domisili. Data tersebut akan disinkronkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, dan digunakan untuk memperbarui data BPJS Kesehatan.
Wali Kota menjelaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana BPJS Kesehatan. "Ada yang harus kita minta dari camat dan lurah untuk progres pendataan. Mana warga yang pindah, mana yang meninggal dunia. Nanti data itu akan kita sinkronkan ke Disdukcapil, diteruskan ke Dinas Sosial, untuk pengurusan update data BPJS Kesehatan, mengingat dana 18 milyar untuk BPJS Kesehatan sangat besar, kalau bisa kita efisiensi 50 persennya," jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik. Pembaruan data yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dan layanan publik lainnya berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
Capaian Pendapatan PBB Kota Tebing Tinggi
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi, Sri Imbang Jaya Putra, memaparkan data terkini mengenai penerimaan PBB. Tercatat, jumlah objek pajak sebanyak 57.605, dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 56.075.
Target pendapatan PBB tahun 2024 sebesar Rp6.300.000.000, telah terealisasi sebesar Rp6.945.920.850 atau 110,25 persen. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Pemkot Tebing Tinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak terkait, termasuk peran aktif camat dan lurah dalam mensosialisasikan dan memungut pajak.
Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan Pemkot Tebing Tinggi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Integrasi teknologi digital dan partisipasi aktif aparat pemerintahan di tingkat bawah terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Dengan optimalisasi pendapatan dan pembaruan data kependudukan yang terintegrasi, Pemkot Tebing Tinggi berharap dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, Pemkot Tebing Tinggi akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
