Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Bapenda Batam Kejar Target Pajak Parkir Rp16 Miliar: Tantangan dan Strategi Optimalisasi
Bapenda Batam Kejar Target Pajak Parkir Rp16 Miliar: Tantangan dan Strategi Optimalisasi

Bapenda Batam berupaya optimalkan potensi pajak parkir untuk mencapai target Rp16 miliar di 2025, kendati kebijakan penurunan penumpang 15 menit berdampak signifikan pada pendapatan pengelola parkir.

Realisasi PAD Batam Capai Rp678 Miliar, Pemkot Genjot Optimalisasi Pajak
Realisasi PAD Batam Capai Rp678 Miliar, Pemkot Genjot Optimalisasi Pajak

Pemkot Batam optimistis capai target PAD Rp2,1 triliun di 2025 dengan berbagai strategi peningkatan pendapatan, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

Jayawijaya Andalkan Sektor Perdagangan dan Pariwisata untuk Tingkatkan PAD
Jayawijaya Andalkan Sektor Perdagangan dan Pariwisata untuk Tingkatkan PAD

Pemkab Jayawijaya, Papua Pegunungan, menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor perdagangan dan pariwisata pada tahun 2025.

Target PAD Papua Rp515 Miliar di 2025: Kerja Sama dan Inovasi Jadi Kunci
Target PAD Papua Rp515 Miliar di 2025: Kerja Sama dan Inovasi Jadi Kunci

Pemerintah Provinsi Papua optimistis capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp515 miliar pada 2025 melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor dan inovasi daerah.

Target Retribusi Pasar Sentral Timika Capai Rp2 Miliar di 2025
Target Retribusi Pasar Sentral Timika Capai Rp2 Miliar di 2025

Pemerintah Kabupaten Mimika menargetkan pendapatan sebesar Rp2 miliar dari retribusi Pasar Sentral Timika pada tahun 2025, dengan rincian retribusi parkir, sampah, dan pelayanan pasar.

Legislator Mataram Usul BUMD Parkir: Atasi Kebocoran PAD dan Optimalkan Pendapatan
Legislator Mataram Usul BUMD Parkir: Atasi Kebocoran PAD dan Optimalkan Pendapatan

DPRD Kota Mataram mengusulkan pembentukan BUMD Parkir untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengatasi kebocoran retribusi parkir yang signifikan.

Disdagrin Manggarai Barat Optimistis Raih PAD Rp700 Juta di 2025
Disdagrin Manggarai Barat Optimistis Raih PAD Rp700 Juta di 2025

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Manggarai Barat optimistis mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp700 juta pada tahun 2025, didorong oleh kerjasama dengan pelaku usaha dan pertumbuhan ekonomi Labuan Bajo.

Target Pendapatan Pengelolaan Sampah Penajam Paser Utara Tembus Rp76 Juta di 2025
Target Pendapatan Pengelolaan Sampah Penajam Paser Utara Tembus Rp76 Juta di 2025

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan pendapatan Rp76 juta dari pengelolaan sampah pada 2025, meningkat dari target Rp68 juta di tahun 2024, berkat regulasi baru dan kontribusi perusahaan di Ibu Kota Nusantara.

Target PAD Papua 2025 Turun Menjadi Rp515 Miliar, Pemprov Optimistis Capai Target
Target PAD Papua 2025 Turun Menjadi Rp515 Miliar, Pemprov Optimistis Capai Target

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua tahun 2025 turun menjadi Rp515 miliar akibat pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang dilimpahkan ke kabupaten/kota, namun Pemprov Papua optimistis dapat mencapai target tersebut.

Pemkab Lombok Timur Optimistis Raih PAD Rp313 Miliar dari Retribusi di 2025
Pemkab Lombok Timur Optimistis Raih PAD Rp313 Miliar dari Retribusi di 2025

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi sebesar Rp313 miliar pada tahun 2025, dengan fokus pada retribusi pasar dan parkir sebagai sumber utama pendapatan.

Dishub Rejang Lebong Optimistis Raih PAD Rp700 Juta dari Retribusi Parkir Tahun 2025
Dishub Rejang Lebong Optimistis Raih PAD Rp700 Juta dari Retribusi Parkir Tahun 2025

Dinas Perhubungan Rejang Lebong menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir menjadi Rp700 juta pada tahun 2025, meskipun target tahun 2024 belum tercapai sepenuhnya.

Pemkab Penajam Paser Utara Dorong Peningkatan PAD dari PBB-P2 dan BPHTB
Pemkab Penajam Paser Utara Dorong Peningkatan PAD dari PBB-P2 dan BPHTB

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan penyesuaian zona nilai tanah dan kebijakan opsen