Pencopotan Pejabat Imigrasi Soetta: Langkah Tepat Atasi Pungli

Pencopotan 30 pejabat imigrasi Soetta pasca dugaan pungli dinilai tepat sebagai terapi syok dan peningkatan kepercayaan publik, menurut pakar dan Kementerian Imigrasi.

Pencopotan pejabat imigrasi di Bandara Soetta imbas dugaan pungli terhadap warga negara asing (WNA) menuai beragam reaksi. Langkah tegas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) ini mendapat apresiasi dari Prof. Dwiyanto Indiahono, Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Menurut Prof. Dwiyanto, pencopotan tersebut merupakan langkah tepat dan berfungsi sebagai shock therapy. Hal ini diharapkan mencegah praktik pungli serupa terulang di lingkungan Kemenkumham. Selain itu, kebijakan ini juga penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga tersebut, menunjukkan respons cepat terhadap masalah yang sudah menjadi perhatian publik.

Prof. Dwiyanto menekankan pentingnya investigasi mendalam dan teliti sebelum pencopotan dilakukan, agar sanksi diberikan kepada pihak yang memang terbukti bersalah. Ia menyoroti bahwa praktik pungli mengindikasikan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Nilai-nilai BerAKHLAK, terutama orientasi pelayanan dan akuntabilitas, seharusnya membuat ASN merasa malu menerima atau meminta pungli. Sebaliknya, ASN seharusnya marah jika ada pihak yang mencoba melakukan pungli karena hal tersebut dinilai mencederai martabat mereka sebagai abdi negara. Untuk itu, Prof. Dwiyanto menyarankan Kemenkumham untuk lebih masif menginternalisasi nilai-nilai BerAKHLAK, tidak sekadar program, tetapi sebagai budaya kerja.

Selain itu, Kemenkumham perlu mengoptimalkan sistem pengawasan dan pelaporan (whistle blower system) agar lebih kuat dan sederhana. Sistem ini akan mempermudah pelaporan dan pemeriksaan dugaan pungli. Keberadaan pemimpin yang berintegritas dan mampu menjadi teladan juga sangat penting untuk memberantas pungli dalam institusi. Kepemimpinan yang kuat dan berintegritas dinilai sebagai kunci utama pemberantasan pungli.

Kasus pungli ini mencuat setelah beredar surat dari Kedutaan Besar China yang melaporkan dugaan pemerasan terhadap WNA China di Bandara Soetta. Surat tersebut, tertanggal 21 Januari 2025, menyebutkan bahwa telah terselesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan dengan total uang sekitar Rp32.750.000 yang dikembalikan kepada lebih dari 60 WNA China. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah berkoordinasi dengan Kemenkumham dalam penyelesaian kasus ini.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan bahwa sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta telah dicopot dan diperiksa internal Kemenkumham. Pejabat-pejabat tersebut langsung ditarik dari penugasan di Soetta dan digantikan. Langkah-langkah tegas ini diharapkan mampu mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Ketegasan ini diharapkan mampu memberikan efek jera.

Kesimpulannya, pencopotan pejabat imigrasi Soetta merupakan langkah penting dalam memberantas pungli dan mengembalikan kepercayaan publik. Namun, keberhasilan jangka panjang membutuhkan internalisasi nilai-nilai integritas, sistem pengawasan yang kuat, dan kepemimpinan yang berintegritas. Dengan pendekatan multi-faceted ini, diharapkan praktik pungli di lingkungan pemerintahan dapat ditekan secara signifikan.