Pj Gubernur Kaltim Janji Fasilitasi Warga Terdampak Bendungan Marangkayu
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, berjanji memfasilitasi warga terdampak pembangunan Bendungan Marangkayu di Kukar, memastikan pembangunan tetap berjalan namun hak masyarakat tetap dipenuhi.
Kutai Kartanegara, 11 Februari 2024 - Pembangunan Bendungan Marangkayu di Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), tengah menjadi sorotan. Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, yang diproyeksikan sebagai penyedia air baku dan sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), menimbulkan beberapa permasalahan terkait pembebasan lahan dan dampaknya pada masyarakat sekitar. Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, turun langsung ke lokasi untuk meninjau proyek dan menemui warga yang terdampak.
Mencari Solusi untuk Semua Pihak
Dalam kunjungannya ke Desa Sebuntal, Kukar, Selasa lalu, Akmal Malik menegaskan komitmennya untuk mencari solusi yang adil. "Pembangunan Bendungan Marangkayu harus tetap berjalan," tegasnya, "namun, hak-hak masyarakat yang terdampak juga harus dipenuhi. Jangan sampai ada warga yang dirugikan." Pernyataan ini menunjukkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pj Gubernur berjanji akan memfasilitasi penyelesaian masalah pembebasan lahan. Ia menekankan perlunya solusi yang dapat mengakomodasi tuntutan warga tanpa menghambat proses pembangunan bendungan. Sikap proaktif ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Detail Proyek Bendungan Marangkayu
Bendungan Marangkayu, dengan kapasitas tampung 12,3 juta meter kubik, memiliki potensi yang besar bagi daerah. Menurut Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Yosiandi Radi, saat ini tengah dilakukan penyempurnaan pembangunan bendungan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air. Hal ini sejalan dengan program ketahanan pangan nasional.
Selain manfaatnya untuk irigasi sawah seluas 1.500 hektare, bendungan ini juga akan menyediakan suplai air baku sebesar 450 liter per detik. Lebih lanjut, bendungan ini memiliki potensi untuk menghasilkan listrik melalui PLTMH dengan kapasitas 135 kWh. Potensi ini dapat meningkatkan perekonomian daerah dan mendukung program energi terbarukan.
Menyeimbangkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
Pertemuan Pj Gubernur dengan warga terdampak menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yang muncul akibat pembangunan infrastruktur besar. Dengan komitmen untuk memfasilitasi penyelesaian masalah pembebasan lahan, diharapkan pembangunan Bendungan Marangkayu dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang berimbang antara pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial.
Ke depan, transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, kontraktor, dan masyarakat sangat penting. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan dapat tercipta solusi yang adil dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan Bendungan Marangkayu tidak hanya diukur dari segi teknis, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungannya.
Langkah Pj Gubernur Kaltim ini diharapkan menjadi contoh bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan kesejahteraan rakyat. Komitmen untuk menyelesaikan permasalahan warga terdampak menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan adanya komitmen dari Pj Gubernur Kaltim dan upaya penyelesaian yang sedang dilakukan, diharapkan pembangunan Bendungan Marangkayu dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kalimantan Timur. Pentingnya kolaborasi dan dialog yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat akan memastikan keberhasilan proyek ini dalam jangka panjang, serta menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
