Polemik SNBP 2025: DPR Minta Evaluasi, Pastikan Tak Ada Lagi Mimpi Siswa Pupus
Wakil Ketua DPR RI meminta evaluasi menyeluruh atas polemik kegagalan finalisasi PDSS SNBP 2025 yang mengancam masa depan banyak siswa berprestasi, dan menekankan perlunya tanggung jawab pihak sekolah serta perbaikan sistem.
Polemik siswa yang gagal mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 akibat kendala teknis Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) menjadi sorotan. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, angkat bicara dan meminta evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tak terulang. Pernyataan ini disampaikan Kamis lalu di Jakarta, menyoroti dampak serius masalah ini bagi masa depan generasi muda.
Tanggung Jawab dan Evaluasi Sistem
Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan keprihatinannya atas banyaknya sekolah yang lalai dalam proses finalisasi data siswa untuk SNBP. Beliau menegaskan, "Jangan memupus mimpi anak-anak karena kelalaian pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab." Menurutnya, masalah ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan terbuangnya kesempatan emas bagi siswa berprestasi untuk meraih cita-cita mereka melalui jalur prestasi tanpa tes.
Beliau juga menyoroti berbagai alasan yang dikemukakan sekolah terkait kegagalan finalisasi data, mulai dari kendala infrastruktur hingga jaringan internet. Namun, Cucun menekankan bahwa "ada sekolah yang kualitas infrastruktur jaringan lebih parah tapi berhasil menyelesaikan tugasnya sebelum tenggat waktu berakhir." Hal ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan semata-mata keterbatasan infrastruktur, tetapi juga manajemen dan kesiapan sekolah itu sendiri.
Dukungan dan Solusi Ke Depan
Meskipun demikian, Cucun mengapresiasi upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam membantu sekolah yang terkendala dan memberikan perpanjangan waktu akses PDSS. Beliau juga mendukung keputusan Kemendiktisaintek untuk memberikan waktu tambahan agar semua siswa berprestasi dapat mendaftar.
Cucun menekankan pentingnya memastikan bahwa siswa tidak menjadi korban kelalaian pihak sekolah. "Kalau mau ada tindakan tegas ya dilakukan kepada pihak-pihak yang gagal menginput data, bukan ke siswa," tegasnya. Beliau juga mendorong adanya upaya tambahan dari sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian mereka. "Anak-anak berprestasi ini harus tetap diberi kesempatan, dan pihak sekolah yang gagal memfinalisasi PDSS harus bertanggung jawab terhadap kelalaian mereka," ucapnya.
Pembelajaran dan Pencegahan di Masa Mendatang
Wakil Ketua DPR ini berharap polemik SNBP 2025 ini menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak. Beliau menyarankan adanya tim khusus dari kementerian dan dinas pendidikan untuk mengawasi proses pendaftaran siswa melalui jalur prestasi di tahun-tahun mendatang. Selain itu, perbaikan sistem pendaftaran juga perlu dilakukan, misalnya dengan metode otomatis yang dapat mengambil data siswa lebih cepat dan mengurangi kendala teknis di lapangan. "Termasuk agar sistem pendaftaran semakin dipermudah, misalnya dengan metode automatically yang bisa mengambil data siswa secara lebih cepat. Jadi bisa mengurangi missed atau kendala teknis di lapangan,” kata dia.
Kesimpulannya, permasalahan SNBP 2025 ini menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan proses pendaftaran, serta tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Harapannya, dengan evaluasi dan perbaikan yang komprehensif, mimpi para siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri tidak akan lagi pupus karena kendala teknis yang seharusnya dapat dihindari.