Polres Manggarai Gerebek Rumah Perekrutan TKI Ilegal, 9 Korban Diselamatkan
Polisi di Manggarai, NTT menggerebek rumah perekrutan tenaga kerja ilegal, menangkap dua pelaku dan menyelamatkan sembilan korban yang akan dikirim ke Kalimantan Timur untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit.

Kupang, 17 Februari 2024 - Dalam sebuah operasi yang mengejutkan, Tim Jataranras Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil mengungkap praktik perekrutan tenaga kerja ilegal. Sembilan orang berhasil diselamatkan dari sebuah rumah di Jalan Nasution, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yang dijadikan tempat perekrutan tersebut.
Penggerebekan ini berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai aktivitas di rumah tersebut. Polisi langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap dua tersangka, DL dan MRA. Kedua tersangka diduga terlibat dalam jaringan perekrutan tenaga kerja ilegal yang lebih besar.
Modus Operandi dan Korban
Para korban, yang berjumlah sembilan orang, diduga akan dikirim ke sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur melalui sistem Antar Kerja Antar Kota (AKAD). Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa perekrutan ini dilakukan atas perintah seseorang berinisial J, yang disebut sebagai utusan dari sebuah perusahaan di Surabaya.
Ironisnya, perusahaan tersebut diduga tidak memiliki izin dan rekomendasi resmi dari pemerintah untuk melakukan penempatan tenaga kerja. Hal ini jelas melanggar hukum dan merugikan para korban yang rentan terhadap eksploitasi.
Tindakan Hukum dan Penyelidikan Lebih Lanjut
Atas perbuatannya, DL dan MRA dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal (9) Jo. Pasal 10 Jo. Pasal (11) Jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman yang berat menanti mereka.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menyatakan bahwa polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan perekrutan tenaga kerja ilegal yang lebih luas. Upaya perlindungan bagi para korban juga menjadi prioritas utama dalam penyelidikan ini. Polisi berkomitmen untuk membongkar seluruh jaringan dan memastikan keadilan bagi para korban.
Peran Masyarakat dan Pencegahan
Keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi penting kepada pihak kepolisian. Partisipasi masyarakat sangat krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kewaspadaan dan kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal seperti ini.
Kasus ini menjadi pengingat penting tentang perlunya kewaspadaan terhadap modus-modus perekrutan tenaga kerja yang tidak resmi. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan memastikan legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja sebelum memutuskan untuk bekerja di luar daerah. Informasi dan verifikasi yang teliti akan membantu mencegah terjadinya eksploitasi dan pelanggaran hukum.
Pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap perusahaan penempatan tenaga kerja juga menjadi sorotan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan dan melakukan praktik-praktik ilegal. Hal ini untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah terjadinya eksploitasi.
Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar lebih waspada dan menghindari praktik-praktik perekrutan tenaga kerja ilegal. Kerja sama yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan bebas dari eksploitasi.