Sinergi Kemendag dan Kemenkum: Perkuat Hukum dan Dorong Pertumbuhan Perdagangan Nasional

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM jalin kerja sama untuk meningkatkan sinergi dalam bidang hukum dan perdagangan, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi memperkuat kerja sama dalam bidang hukum dan perdagangan. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada 14 Mei di Jakarta menandai langkah strategis untuk menghadapi tantangan kompleks di sektor ini. Kerja sama ini diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pentingnya sinergi antara Kemendag dan Kemenkumham. "Penandatanganan MoU antara Kemendag dan Kemenkum merupakan suatu langkah strategis yang menandai komitmen kita untuk bersinergi dan berkolaborasi menghadapi dinamika serta tantangan di sektor hukum dan perdagangan," ujar Budi dalam keterangan resmi. MoU ini mencakup lima poin penting yang akan diimplementasikan dalam lima tahun ke depan, dengan opsi perpanjangan atau pengakhiran berdasarkan kesepakatan bersama.

Kolaborasi ini bukan hanya sekadar kerja sama antar kementerian, melainkan upaya membangun ekosistem perdagangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan sistem hukum yang kuat dan jelas, diharapkan iklim perdagangan Indonesia akan semakin kondusif, transparan, dan berdaya saing global. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, baik dalam negeri maupun internasional, untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya.

Lima Pilar Penguatan Sinergi Kemendag dan Kemenkumham

Ruang lingkup MoU antara Kemendag dan Kemenkumham terbagi ke dalam lima poin utama. Pertama, pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Kedua, pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi di bidang perdagangan. Ketiga, koordinasi yang solid dalam penegakan hukum di bidang perdagangan untuk mencegah dan menindak pelanggaran.

Keempat, peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kedua kementerian agar mampu menghadapi tantangan di era globalisasi. Terakhir, fasilitasi kekayaan intelektual bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melindungi inovasi dan kreativitas mereka. Kelima poin ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mendag Budi Santoso juga menyampaikan bahwa hukum dan perdagangan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat. Sistem hukum yang kuat menjadi kunci utama terciptanya iklim perdagangan yang sehat dan kompetitif. Sebaliknya, aktivitas perdagangan yang dinamis akan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Harapan Mendag atas Implementasi MoU

Mendag Budi Santoso berharap MoU ini akan memberikan dampak signifikan terhadap regulasi dan kinerja perdagangan Indonesia. Beberapa dampak yang diharapkan antara lain peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, memperkuat mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di sektor perdagangan, serta mendukung peningkatan kinerja perdagangan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Implementasi MoU ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha, baik skala besar maupun UMKM. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan para pelaku usaha akan lebih berani berinovasi dan mengembangkan bisnisnya, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Secara keseluruhan, penandatanganan MoU antara Kemendag dan Kemenkumham merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara kedua kementerian, diharapkan Indonesia dapat semakin meningkatkan daya saingnya di pasar global dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional.