Sulbar Kejar Elektrifikasi 100 Persen: Tantangan Akses dan Izin Hutan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan PLN bahas percepatan elektrifikasi 100 persen, hadapi kendala akses jalan dan izin penggunaan hutan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) dan PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar tengah berkolaborasi untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2025. Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil; anggota DPRD Sulbar, Fredy Boy; dan Manajer PT PLN UP2K Sulbar, Izbet Alighorky, membahas strategi percepatan dan pengembangan program listrik desa. Pertemuan ini difokuskan pada upaya pemerataan akses listrik hingga ke pelosok dusun di Sulbar, menjawab pertanyaan apa yang dilakukan, siapa yang terlibat, di mana pertemuan berlangsung (Mamuju), kapan pertemuan dilakukan (19 Februari), mengapa perlu percepatan (untuk pemerataan akses listrik), dan bagaimana caranya (melalui koordinasi dan program).

Rasio elektrifikasi Sulbar pada tahun 2024 telah mencapai 97,07 persen. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai target 100 persen di tahun 2025. Pemprov Sulbar dan PLN berkomitmen untuk bersinergi dalam mengatasi berbagai kendala yang menghambat proses elektrifikasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyelesaikan pendataan kondisi ketenagalistrikan di seluruh wilayah Sulbar, khususnya di dusun-dusun yang belum terjangkau listrik. Hal ini sejalan dengan program Presiden yang menekankan pentingnya pembangunan jaringan listrik hingga ke tingkat dusun, terutama di daerah 3T (tertinggal, terpencil, dan terdepan).

"Sinergi dan koordinasi yang baik diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada serta mempercepat terwujudnya rasio elektrifikasi 100 persen di Sulbar," ujar Qamaruddin Kamil. Pernyataan ini menekankan pentingnya kerja sama antara Pemprov Sulbar dan PLN untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan akses listrik yang andal dan aman bagi seluruh masyarakat Sulbar, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Kendala Akses dan Izin Menjadi Hambatan Utama

Anggota DPRD Sulbar, Fredy Boy, mengungkapkan bahwa masih banyak desa dan dusun di Sulbar, khususnya di Kabupaten Mamasa, yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN. Kendala utama yang dihadapi adalah akses jalan yang sulit. "Berdasarkan hasil reses yang kami lakukan, banyak desa dan dusun di Mamasa yang belum menikmati listrik PLN, terutama karena akses jalan yang sulit," ujarnya. Beliau juga berkomitmen untuk memperjuangkan akses jalan ke desa dan dusun yang belum berlistrik, serta membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan desa setempat.

Selain akses jalan, percepatan penerbitan izin penggunaan hutan lindung juga menjadi poin penting yang dibahas. Fredy Boy akan mendorong percepatan proses perizinan ini untuk memungkinkan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi antar lembaga pemerintah untuk mempercepat proses elektrifikasi di Sulbar.

Manajer PT PLN UP2K Sulbar, Izbet Alighorky, membenarkan bahwa aksesibilitas menjadi kendala utama dalam pembangunan jaringan listrik desa. Beberapa wilayah memiliki medan yang ekstrem dan sulit dijangkau. Selain itu, sebagian jalur berada dalam kawasan hutan lindung yang izinnya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan. Proses perizinan yang panjang ini menyebabkan kesulitan dalam pengangkutan material pembangunan.

Izbet juga menjelaskan adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap penebangan pohon untuk keperluan pembangunan infrastruktur listrik. Meskipun demikian, PLN tetap berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Sulbar dan beberapa desa serta dusun telah masuk dalam daftar pembangunan tahun 2025. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik desa di Sulbar.

Solusi dan Langkah Ke Depan

Untuk mengatasi kendala akses dan perizinan, diperlukan kolaborasi yang kuat antara Pemprov Sulbar, PLN, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat. Pemprov Sulbar sedang melakukan pendataan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. PLN juga telah merencanakan pembangunan jaringan listrik di beberapa desa dan dusun pada tahun 2025. Koordinasi dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan keberhasilan program elektrifikasi ini.

Komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan PLN, sangat penting untuk memastikan tercapainya target elektrifikasi 100 persen di Sulbar. Dengan mengatasi kendala akses, perizinan, dan sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan seluruh masyarakat Sulbar dapat menikmati akses listrik yang andal dan aman di masa mendatang. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal.

Keberhasilan program ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Sulbar. Akses listrik yang memadai akan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, percepatan elektrifikasi di Sulbar merupakan langkah penting dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.