PBB melaporkan bahwa Israel telah menolak sebagian besar upaya akses bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak 18 Maret, menyebabkan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel menahan 1.200 anak Palestina di Tepi Barat, memicu kecaman internasional atas pelanggaran HAM dan kejahatan perang.

Kantor Media Gaza mendukung pembentukan administrasi sementara di Jalur Gaza sebagai langkah menuju pemerintahan Palestina yang bersatu, di tengah konflik berkepanjangan dan angka korban sipil yang tinggi akibat serangan Israel.

Barisan Aliansi Resistensi Al-Aqsa (BARQ) mendesak penghentian blokade Gaza oleh Israel, yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan akut dan mengancam jutaan warga Palestina dengan kelaparan.

Utusan Palestina di PBB mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak menghentikan serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 400 warga Palestina.

Pemutusan pasokan listrik dan air oleh Israel ke Jalur Gaza memicu peringatan bencana kesehatan dan lingkungan, terutama setelah lebih dari 48.500 warga Palestina tewas akibat serangan Israel.

Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata senilai Rp48,9 triliun ke Israel, mencakup amunisi, perangkat pemandu, dan buldoser, di tengah gencatan senjata sementara di Gaza.

Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata senilai Rp48,9 triliun ke Israel, memicu kontroversi di tengah gencatan senjata Gaza dan tuduhan kejahatan perang terhadap pemimpin Israel.

Menlu Turki, Hakan Fidan, menyerukan kepada semua kelompok Palestina untuk segera berdamai dan bersatu di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas dalam menghadapi kebijakan ekspansionis Israel yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina.

Konflik di Jalur Gaza mengakibatkan korban tewas meningkat menjadi 48.329 jiwa, sementara ICC mengeluarkan surat penangkapan untuk Netanyahu atas kejahatan perang.