Kemenham memastikan sembilan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter di Garut mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan penuh selama proses hukum berlangsung.

Komisi III DPR mendesak Polda Metro Jaya mengusut tuntas kematian mahasiswa UKI, Kenzha Ezra Walewangko, dan meminta perlindungan saksi, menolak kesimpulan Polres Jaktim yang menyatakan kematian karena minuman keras.

Komisi XIII DPR RI mengupayakan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk menyesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan berlaku pada 2026, guna penguatan kelembagaan LPSK dan perlindungan saksi dan korban.

Ketua LPSK memastikan anggaran pengobatan saksi dan korban kejahatan tetap terjamin meski ada kebijakan efisiensi anggaran, dan akan mengajukan tambahan jika dibutuhkan.

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melindungi 22 santriwati korban pelecehan seksual di Lombok Barat dengan membentuk Satgas pengawasan asrama pesantren dan memberikan pendampingan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada tiga korban anak di bawah umur yang menjadi korban asusila mantan Kapolres Ngada, dengan sorotan pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi seksual.

Keluarga korban perundungan di Tambora menolak diversi tahap penyidikan, sehingga kasus tersebut akan berlanjut ke proses hukum selanjutnya dengan potensi restitusi bagi korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima enam permohonan perlindungan dari keluarga korban dan saksi terkait pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diduga dilakukan anggota TNI AL.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan indikasi tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dalam kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diduga dilakukan oknum TNI AL.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghormati putusan Pengadilan Militer yang menolak restitusi bagi korban penembakan di Tol Tangerang-Merak, namun menyoroti pentingnya mempertimbangkan hak korban.