Anggota DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mendorong revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak agar mengakomodasi UU TPKS dan menciptakan Jakarta yang lebih aman bagi perempuan.

Kementerian HAM mengecam keras kasus kekerasan seksual oleh dokter residen di RSHS dan mendesak audit HAM menyeluruh di dunia pendidikan dan praktik kedokteran Indonesia.

Komisi VIII DPR mendorong reformasi mentalitas di tubuh Polri untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan oknum kepolisian, mengingat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan rendahnya kepercayaan publik.

Organisasi masyarakat sipil SAKSIMINOR di NTT berkomitmen memberikan perlindungan komprehensif kepada korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh AKBP Fajar Widyadharma Lukman, mantan Kapolres Ngada, termasuk pemulihan psikologis dan dukungan hukum.

Polisi di Gorontalo tengah menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum guru SMA terhadap muridnya, dengan ancaman hukuman berdasarkan UU TPKS.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menekankan pentingnya perubahan paradigma dari kesetaraan gender ke keadilan gender dan menyerukan aksi afirmatif untuk melindungi hak-hak perempuan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut kasus kekerasan seksual yang dilakukan eks Kapolres Ngada sebagai fenomena gunung es dan mendesak penegakan hukum yang tegas serta perlindungan maksimal bagi korban.

Komnas Perempuan mencatat peningkatan pemahaman masyarakat akan kekerasan seksual pasca UU TPKS, namun kasus kekerasan terhadap perempuan justru meningkat drastis di tahun 2024.

Anggota DPR Selly Andriany Gantina mendesak hukuman maksimal bagi mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar, atas pencabulan dan perekaman tiga anaknya, serta dugaan penyalahgunaan narkoba.

Anggota DPR Selly Andriany Gantina mendesak hukuman maksimal untuk Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar, atas pencabulan terhadap tiga anaknya dan dugaan penyalahgunaan narkoba.