Kemenham memastikan sembilan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter di Garut mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan penuh selama proses hukum berlangsung.

Polda NTB menahan pegawai LPPM Unram yang diduga telah melakukan pelecehan seksual dan menghamili mahasiswi KKN, kini tersangka dijerat UU TPKS.

DPPPAKB Kalsel mencatat 204 kasus kekerasan perempuan dan anak hingga April 2025, didominasi kekerasan psikis, seksual, dan fisik; pelatihan peningkatan kapasitas SDM pun digelar untuk penanganan optimal.

Peringatan Hari Kartini menjadi momentum refleksi atas masih rentannya perempuan di ruang publik, termasuk fasilitas kesehatan, di mana kasus kekerasan seksual oleh tenaga medis tengah menjadi sorotan.

Anggota DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mendorong revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak agar mengakomodasi UU TPKS dan menciptakan Jakarta yang lebih aman bagi perempuan.

Kementerian HAM mengecam keras kasus kekerasan seksual oleh dokter residen di RSHS dan mendesak audit HAM menyeluruh di dunia pendidikan dan praktik kedokteran Indonesia.

Komisi VIII DPR mendorong reformasi mentalitas di tubuh Polri untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan oknum kepolisian, mengingat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan rendahnya kepercayaan publik.

Organisasi masyarakat sipil SAKSIMINOR di NTT berkomitmen memberikan perlindungan komprehensif kepada korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh AKBP Fajar Widyadharma Lukman, mantan Kapolres Ngada, termasuk pemulihan psikologis dan dukungan hukum.

Polisi di Gorontalo tengah menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum guru SMA terhadap muridnya, dengan ancaman hukuman berdasarkan UU TPKS.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menekankan pentingnya perubahan paradigma dari kesetaraan gender ke keadilan gender dan menyerukan aksi afirmatif untuk melindungi hak-hak perempuan.