Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut kasus kekerasan seksual yang dilakukan eks Kapolres Ngada sebagai fenomena gunung es dan mendesak penegakan hukum yang tegas serta perlindungan maksimal bagi korban.

Komnas Perempuan mencatat peningkatan pemahaman masyarakat akan kekerasan seksual pasca UU TPKS, namun kasus kekerasan terhadap perempuan justru meningkat drastis di tahun 2024.

Anggota DPR Selly Andriany Gantina mendesak hukuman maksimal bagi mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar, atas pencabulan dan perekaman tiga anaknya, serta dugaan penyalahgunaan narkoba.

Anggota DPR Selly Andriany Gantina mendesak hukuman maksimal untuk Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar, atas pencabulan terhadap tiga anaknya dan dugaan penyalahgunaan narkoba.

KemenPPPA menghadapi tantangan dalam mewujudkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terpadu di seluruh Indonesia sebagai amanat UU TPKS, terutama terkait ketersediaan dan pelatihan SDM.

Komnas Perempuan melaporkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2024, mencapai 445.502 kasus, atau naik hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram mengawasi ketat kasus pemerkosaan terhadap pelajar SMP di Lombok Tengah yang diduga dilakukan oleh delapan remaja, dengan kepolisian masih dalam tahap penyelidikan.