BPK Jaga Setiap Rupiah Negara: Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan aktif memastikan setiap rupiah negara digunakan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ditandai dengan peningkatan signifikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan komitmennya dalam mengawal keuangan negara. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK, Ahmad Adib Susilo, menyampaikan hal ini dalam Seminar Nasional: Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (27/2). Pernyataan ini menjawab pertanyaan apa yang dilakukan BPK, siapa yang terlibat (BPK), di mana (Jakarta), kapan (Kamis, 27/2), mengapa (untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat), dan bagaimana (melalui pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara).

Menurut Ahmad Adib, BPK sebagai pilar utama pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara berperan aktif memastikan setiap rupiah yang digunakan negara dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) 15 Tahun 2004 yang menugaskan BPK mengawal anggaran, belanja, dan penerimaan negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai upaya yang memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan yang dilakukan BPK terbukti efektif. Hingga akhir 2024, Laporan Keuangan (LK) Kementerian/Lembaga (K/L) telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 95 persen, dan capaian di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota mencapai 90 persen. "Ini sudah jauh naik dibanding 2000 awal, 2005, 2006, 2007, yang dulu sangat sedikit karena hampir semuanya tidak WTP," ungkap Ahmad Adib, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan keuangan negara.

BPK tidak hanya memberikan opini atas Laporan Keuangan pemerintah, tetapi juga melakukan performance audit untuk menilai efisiensi dan efektivitas program pemerintah. Pemeriksaan ini memastikan program-program yang dibiayai APBN tepat sasaran, efektif, ekonomis, dan efisien. Contohnya, pemeriksaan kinerja terkait ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk mendukung swasembada pangan, subsidi listrik, pengembangan energi baru terbarukan, dan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan.

Selain itu, BPK melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang fokus pada kepatuhan dan mendeteksi potensi fraud. Audit pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji menjadi contoh nyata komitmen BPK dalam memastikan pengelolaan keuangan haji prudent dan sesuai aturan. Hal ini menunjukkan komitmen BPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, BPK juga melakukan pemeriksaan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu contohnya adalah audit atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dalam penyediaan tenaga listrik di PT PLN (Persero). Semua upaya ini menunjukkan komitmen BPK dalam menjaga integritas dan transparansi keuangan negara.

Melalui berbagai jenis pemeriksaan yang dilakukan, BPK berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. "BPK mengaudit ini itu sebagai peran serta untuk mendukung, mendorong, membantu pemerintah dan negara kita untuk mengelola pembangunan," ujar Ahmad Adib. Pernyataan ini menyoroti peran BPK yang proaktif dalam mendukung pembangunan nasional dengan memastikan setiap rupiah negara digunakan secara efektif dan efisien.

Dengan peningkatan opini WTP dan berbagai upaya pengawasan yang dilakukan, BPK menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan setiap rupiah negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dan transparan merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Ke depan, peran BPK akan semakin penting dalam mengawal pengelolaan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis. Komitmen BPK untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi akan terus menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.