Cegah PHK Massal, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Strategis

Ekonom Rizal Taufikurahman mendorong pemerintah mengambil langkah strategis untuk mencegah meluasnya PHK di sektor manufaktur, termasuk memberikan insentif dan pelatihan bagi pekerja.

Jakarta, 10 Maret 2025 - Indonesia tengah menghadapi tantangan peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur. Ekonom M. Rizal Taufikurahman, Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef, menyoroti perlunya langkah strategis pemerintah untuk mencegah meluasnya PHK dan dampak negatifnya terhadap perekonomian nasional. Hal ini menyusul sejumlah kasus PHK besar-besaran, seperti yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan penutupan pabrik Yamaha Music Product Asia di Indonesia.

Menurut Rizal, beberapa faktor utama yang menyebabkan PHK adalah kebangkrutan perusahaan, restrukturisasi bisnis, biaya produksi yang tidak efisien, dan penurunan permintaan pasar, baik domestik maupun internasional. Meskipun Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Februari 2025 tercatat tinggi (53,6), mengindikasikan pertumbuhan aktivitas industri secara keseluruhan, kenyataannya kondisi individual perusahaan bisa sangat berbeda. Pertumbuhan industri manufaktur secara keseluruhan tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan tenaga kerja.

Rizal menekankan pentingnya melihat fenomena ini dalam jangka panjang. Jika tidak diantisipasi, potensi PHK massal di industri padat karya akan berdampak serius pada penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan pengangguran, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam konteks ini.

Rizal mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu diambil pemerintah untuk mencegah meluasnya PHK. Pertama, memberikan insentif kepada industri yang terdampak. Kedua, mendorong diversifikasi produk dan pasar, baik domestik maupun ekspor. Ketiga, memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan profesional agar lebih adaptif terhadap perubahan industri. "Selain itu mendorong diversifikasi produk dan pasar domestik maupun ekspor, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan ketenagakerjaan secara profesional agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan industri," ujar Rizal.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja untuk menciptakan ekosistem yang mendukung ekspansi manufaktur sekaligus menjamin stabilitas ketenagakerjaan. "Pemerintah, pelaku industri, dan pekerja perlu bekerja sama dan kolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang tidak hanya mendorong ekspansi manufaktur, tetapi juga memastikan stabilitas ketenagakerjaan di dalamnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan bahwa kebijakan industri harus lebih terfokus pada aspek keberlanjutan tenaga kerja, bukan hanya pertumbuhan angka produksi semata. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan mencegah dampak negatif PHK terhadap perekonomian secara keseluruhan.

PHK massal berpotensi menimbulkan dampak domino terhadap perekonomian Indonesia. Penurunan daya beli akibat pengangguran dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, langkah-langkah antisipatif sangat krusial untuk mencegah skenario terburuk. Pemerintah perlu segera mengambil tindakan konkret untuk melindungi pekerja dan menjaga stabilitas ekonomi.

Kasus-kasus PHK yang terjadi belakangan ini, seperti kasus Sritex yang melibatkan lebih dari 10.000 pekerja, menjadi bukti nyata perlunya intervensi pemerintah. Penutupan pabrik dan relokasi produksi ke negara lain juga menunjukkan tantangan persaingan global yang dihadapi industri manufaktur Indonesia.

Meskipun data PMI menunjukkan pertumbuhan positif, penting untuk diingat bahwa angka tersebut tidak selalu merepresentasikan kondisi seluruh perusahaan dan pekerja di sektor manufaktur. Pemerintah perlu memiliki data yang lebih rinci dan akurat untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Kesimpulannya, pencegahan PHK massal memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi dan kebijakan yang tepat sasaran akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.