Efisiensi Anggaran: KPU Natuna Kembalikan 6 Mobil Dinas

KPU Natuna kembalikan enam mobil dinas untuk efisiensi anggaran, meskipun Bawaslu Natuna merasa kebijakan ini akan sedikit menghambat kinerja.

Natuna, Kepulauan Riau, 22 Februari 2025 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna telah mengembalikan enam mobil dinas kepada penyewanya. Langkah efisiensi anggaran ini diambil setelah seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada selesai. Keenam mobil tersebut disewa dari KPU Provinsi Kepulauan Riau dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional selama periode pemilu. Keputusan ini diambil oleh Ketua KPU Natuna, Kusnaidi, sebagai upaya optimalisasi penggunaan anggaran.

Kusnaidi menjelaskan bahwa lima mobil digunakan oleh para komisioner KPU Natuna, sementara satu mobil lainnya digunakan oleh sekretaris. "Mobil sewa ada enam unit, lima digunakan oleh komisioner dan satu oleh sekretaris. Keenam mobil ini sudah tidak kita gunakan sejak Januari 2025," ungkap Kusnaidi dalam konfirmasi via telepon pada Sabtu lalu.

Langkah efisiensi ini tidak hanya mencakup pengembalian mobil dinas. KPU Natuna juga melakukan penghematan pada penggunaan listrik dan beberapa kebutuhan operasional lainnya. Kusnaidi menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja KPU Natuna karena semua tahapan Pilkada telah selesai. Mobil-mobil tersebut saat ini terparkir di kantor KPU Natuna, menunggu pemiliknya mengambilnya kembali. "Kita sudah terbiasa menggunakan sepeda motor. Lagipula, tahapan juga tidak ada yang sibuk lagi. Kita juga masih ada empat unit mobil dinas," tambah Kusnaidi.

Berbeda dengan KPU Natuna, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna justru merasakan dampak dari kebijakan pengembalian mobil sewa. Ketua Bawaslu Natuna, Siswandi, menyatakan bahwa Bawaslu Natuna telah mengembalikan lima mobil sewa sejak Januari 2025. Kelima mobil tersebut terdiri dari tiga mobil untuk komisioner, satu untuk operasional kantor, dan satu lagi untuk Gakkumdu (penanganan pelanggaran).

Siswandi mengakui bahwa tidak adanya mobil dinas akan sedikit mempengaruhi kinerja Bawaslu Natuna. Hal ini dikarenakan Bawaslu Natuna belum memiliki mobil dinas pengganti, dan tidak semua komisioner memiliki kendaraan pribadi. "Tergantung cuaca. Kalau hujan, mungkin sedikit terganggu," ujar Siswandi.

Meskipun demikian, baik KPU maupun Bawaslu Natuna menekankan komitmen mereka terhadap efisiensi anggaran. Mereka berupaya untuk tetap menjalankan tugas dan fungsi dengan optimal meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Langkah ini menunjukkan upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di daerah kepulauan tersebut.

Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPU Natuna ini patut diapresiasi. Namun, penting juga untuk memperhatikan dampaknya terhadap kinerja lembaga, terutama di daerah dengan kondisi geografis seperti Natuna. Diharapkan, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang memadai agar kinerja KPU dan Bawaslu Natuna tetap optimal dalam menjalankan tugasnya.

• KPU Natuna mengembalikan 6 mobil dinas sewa.
• Bawaslu Natuna mengembalikan 5 mobil dinas sewa.
• Penghematan juga dilakukan pada penggunaan listrik dan kebutuhan operasional lainnya.
• KPU Natuna masih memiliki 4 mobil dinas operasional.
• Bawaslu Natuna belum memiliki mobil dinas pengganti.

Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Natuna ini menjadi contoh penting bagi lembaga pemerintahan lainnya. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada.