KPK dan Kemendes PDT Jalin Kerja Sama Cegah Kebocoran Dana Desa

Menteri Desa Yandri Susanto dan KPK sepakat mencegah kebocoran dana desa dan mendukung program Koperasi Desa Merah Putih untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (11/3) di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas pencegahan kebocoran dan penyalahgunaan dana desa. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kerja sama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

Dalam pertemuan tersebut, Mendes Yandri mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia mencontohkan penggunaan dana desa untuk judi online dan pembuatan website fiktif. Oleh karena itu, kerja sama dengan KPK dinilai sangat penting untuk mencegah hal serupa terulang dan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya.

Kunjungan ini juga menandai langkah konkret dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan KPK. MoU ini akan meresmikan kerja sama dalam pengawasan penyaluran dana desa. Mendes Yandri menyatakan bahwa diskusi dengan KPK sangat produktif dan akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret, termasuk penandatanganan MoU tersebut.

KPK berkomitmen untuk mendukung program-program Kemendes PDT dan memberikan pendampingan dalam pelaksanaannya. Sekjen KPK, Cahya H. Harefa, menyatakan bahwa KPK telah menerima banyak informasi dari Mendes Yandri yang akan segera ditindaklanjuti. KPK secara prinsip mendukung program-program Kemendes PDT dan akan membahas lebih lanjut secara berkala.

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah penyelewengan dana desa. Dengan demikian, dana desa dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu program yang juga dibahas dalam pertemuan tersebut adalah program Koperasi Desa Merah Putih. Program ini merupakan bagian dari poin keenam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Mendes Yandri menekankan pentingnya pengawasan dan pencegahan terhadap potensi penyelewengan dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Ia berharap kerja sama dengan KPK dapat memastikan bahwa program ini berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Program ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian di daerah pedesaan.

Kerja sama antara KPK dan Kemendes PDT dalam pengawasan dana desa dan program Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Diskusi tadi sangat produktif, kami akan tindaklanjuti lebih konkret lagi ke depan, termasuk MoU akan kami lakukan dengan KPK, sehingga kami ingin memastikan rupiah per rupiah dana negara yang meluncur ke desa atau di Kementerian Desa itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan," kata Yandri.

"Secara prinsip dari KPK mendukung program-program Pak Menteri dan nanti juga akan secara berkala kita akan bahas lebih lanjut tambahannya," kata Cahya.