Minimnya SLB di Jakarta Timur Disoroti DPRD DKI, Anggaran Pendidikan Rp18 Triliun Dipertanyakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti minimnya Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta Timur dan mempertanyakan efektivitas anggaran pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp18 triliun.

Minimnya SLB di Jakarta Timur Disoroti DPRD DKI, Anggaran Pendidikan Rp18 Triliun Dipertanyakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mengungkapkan keprihatinan terkait minimnya jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta Timur. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi E, Justin Adrian, pada Senin, 17 Maret 2024, dalam rapat pembahasan pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 bersama Dinas Pendidikan DKI. Minimnya akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di wilayah padat penduduk ini menjadi sorotan utama. Justin Adrian menekankan bahwa masyarakat mengeluhkan sulitnya mengakses pendidikan inklusif yang layak di Jakarta Timur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 8 persen penduduk Jakarta Timur merupakan penyandang disabilitas. Dengan populasi sekitar 2,6 juta jiwa, jumlah tersebut menunjukkan kurang lebih 200 ribu warga difabel yang membutuhkan akses pendidikan yang memadai. Ironisnya, saat ini Jakarta Timur hanya memiliki satu SLB negeri. Kondisi ini dinilai memprihatinkan mengingat besarnya anggaran pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp18 triliun. "Masyarakat mengeluhkan masih minimnya SLB di Jakarta Timur. Biaya sekolah swasta bagi anak berkebutuhan khusus juga tidak murah," ungkap Justin Adrian.

Selain masalah SLB, Komisi E juga menyoroti pentingnya penguatan kanal pengaduan bagi siswa. Kejadian pelecehan seksual di Jakarta Barat baru-baru ini, yang memaksa siswa untuk melakukan unjuk rasa, menunjukkan kurangnya mekanisme pengaduan yang efektif. "Tidak ada sarana bagi siswa untuk mengadu sehingga mereka terpaksa turun ke jalan. Ini menimbulkan pertanyaan besar di mana perlindungan kita terhadap anak-anak?" tegas Justin Adrian. Ketiadaan jalur pengaduan yang jelas menjadi perhatian serius yang perlu segera diatasi.

Komisi E juga mempertanyakan efektivitas anggaran dan indikator keberhasilan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Meskipun anggaran pendidikan sangat besar, prestasi siswa DKI Jakarta di tingkat internasional masih minim. Justin Adrian menuturkan, "Seingat saya, prestasi terakhir yang menonjol di tingkat internasional adalah dari satu SMA di Kazakhstan pada 2024." Prestasi tersebut justru didominasi oleh sekolah-sekolah negeri dari daerah lain pada tahun-tahun sebelumnya (2021, 2022, dan 2023).

Pertanyaan mengenai efektivitas anggaran pendidikan DKI Jakarta yang besar, namun belum berdampak signifikan pada prestasi siswa internasional, menjadi poin penting yang perlu dikaji ulang. Hal ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan.

Minimnya prestasi internasional ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem pendidikan di DKI Jakarta. Apakah anggaran yang besar tersebut telah tersalurkan dan dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi siswa?

Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan agar hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan prestasi siswa di tingkat internasional.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko, menjelaskan beberapa fokus untuk RKPD 2026. Fokus tersebut meliputi percepatan akses belajar 13 tahun (termasuk PAUD), peningkatan kebermanfaatan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kolaborasi strategis dengan industri untuk penyerapan tenaga kerja terampil.

Selain itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga berencana meningkatkan kualitas pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi. Rencana-rencana tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang diungkapkan oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta. Namun, realisasi dan dampak dari rencana tersebut perlu dipantau secara ketat untuk memastikan efektivitasnya.

Program-program yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu diimplementasikan secara efektif dan efisien agar dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di DKI Jakarta, khususnya dalam mengatasi permasalahan minimnya SLB dan rendahnya prestasi siswa di tingkat internasional.

Kesimpulannya, permasalahan minimnya SLB di Jakarta Timur dan rendahnya prestasi siswa di tingkat internasional menjadi sorotan penting yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Efektivitas anggaran pendidikan yang besar perlu dipertanyakan dan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga Jakarta.