Wabup Bangka Tengah Tekankan Pelaksanaan Program Pembangunan Tanpa Penyimpangan

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, mengingatkan seluruh OPD agar menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, memberikan peringatan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya. Beliau menekankan pentingnya menghindari segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Peringatan ini disampaikan di Koba pada Kamis, 15 Mei 2024, menyusul hasil pemeriksaan terperinci yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap program pembangunan dan laporan keuangan daerah tahun 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Efrianda sebagai bentuk komitmen Pemkab Bangka Tengah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Beliau menegaskan bahwa setiap penyimpangan program berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan akan ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini menjadi penting mengingat pemeriksaan BPK RI merupakan langkah penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun hasil pemeriksaan BPK RI secara keseluruhan menyatakan tidak ada masalah yang signifikan, namun beberapa catatan perbaikan dan evaluasi tetap disampaikan. Catatan tersebut menjadi fokus perhatian Pemkab Bangka Tengah untuk memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan efektifitasnya. Efrianda juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan laporan keuangan agar sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Efrianda menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI atas kerja keras dan profesionalisme mereka selama proses pemeriksaan. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kerjasama seluruh OPD yang telah membantu kelancaran proses tersebut. Menurutnya, kerjasama yang baik antara Pemkab Bangka Tengah dan BPK RI menjadi kunci keberhasilan pemeriksaan yang berjalan lancar tanpa hambatan.

Lebih lanjut, Efrianda menyatakan bahwa Pemkab Bangka Tengah akan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memastikan penggunaan anggaran negara secara bertanggung jawab dan transparan. Semua catatan dan rekomendasi dari BPK RI akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Pemkab Bangka Tengah juga akan terus melakukan upaya pendampingan terhadap OPD untuk memastikan penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan tepat dan akurat. Pendampingan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan ke depannya proses pelaporan keuangan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Bangka Belitung, Dela, turut memberikan apresiasi atas dukungan dan kerjasama yang diberikan oleh Pemkab Bangka Tengah selama proses pemeriksaan. Ia menyampaikan bahwa secara keseluruhan hasil pemeriksaan tidak menemukan masalah yang berarti. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan di Bangka Tengah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apresiasi dari BPK RI ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bangka Tengah dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas keuangan negara sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemerintahan. Ke depan, diharapkan kerjasama ini akan terus ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan transparan.

Hasil pemeriksaan BPK RI ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh OPD di Bangka Tengah untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Komitmen Pemkab Bangka Tengah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan langkah positif dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.