Wamenaker Evaluasi Bonus Hari Raya Ojol: Nominal Terlalu Rendah, Kriteria Perlu Diperjelas

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan mengevaluasi pemberian bonus hari raya (BHR) untuk mitra pengemudi ojol, menyoroti nominal yang rendah dan kriteria yang kurang jelas.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, baru-baru ini melakukan evaluasi terkait pemberian bonus hari raya (BHR) keagamaan kepada para mitra pengemudi ojek daring (ojol). Evaluasi tersebut dilakukan bersama sejumlah aplikator di Kantor Kemenaker RI Jakarta pada Kamis. Pertemuan ini difokuskan pada beberapa poin penting, termasuk nominal BHR yang dinilai kurang layak dan kriteria penerima yang masih perlu diperjelas.

Dalam pertemuan tersebut, Wamenaker Gerungan, yang kerap disapa Noel, mengungkapkan adanya keluhan mengenai nominal BHR yang diterima mitra ojol. Beberapa mitra hanya menerima Rp50.000, sementara yang lain bahkan tidak mendapatkan bonus sama sekali. Pihak aplikator memberikan klarifikasi terkait hal ini, menjelaskan adanya kriteria tertentu untuk mendapatkan BHR. Namun, Wamenaker menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. "Mereka ada kriterianya. Tapi, mereka akan melakukan evaluasi menyeluruh, karena jangan sampai kejadian di Lebaran kemarin itu terjadi di Lebaran ke depan," ujar Noel.

Evaluasi ini juga menyoroti kriteria keaktifan dan produktivitas yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan aplikator. Ukuran keaktifan tersebut dinilai masih perlu diperjelas dan dievaluasi agar tidak merugikan hak-hak para mitra ojol. "Terkait misalnya mereka (aplikator) mendefinisikan keaktifan dan sebagainya. Nah, dan kita tidak tahu ukuran aktifnya seperti apa. Tapi, mereka nanti akan mengevaluasi kategorisasi, kriteria, dan sebagainya. Karena kita tidak mau kawan-kawan ojek online ini terabaikan hak-haknya," jelas Noel.

Meskipun demikian, Wamenaker mengakui bahwa imbauan terkait BHR untuk mitra ojol dan kurir daring masih tergolong baru. Oleh karena itu, pihaknya belum dapat memberikan teguran atau sanksi kepada aplikator. "Ya, ini keputusan yang baru. Kita tidak mungkin ingin memberikan sanksi ya, karena biar bagaimana pun platform digital ini juga punya peran memberi ruang pekerjaan," kata Noel. Langkah selanjutnya adalah memperkuat regulasi untuk memastikan kesejahteraan para pengemudi ojol.

Wamenaker menekankan pentingnya sinergi antar kementerian/lembaga untuk memperkuat regulasi yang melindungi kesejahteraan para pengemudi ojol. Pemberian BHR telah menjadi perhatian negara dan perlu diformulasikan dengan tepat agar tidak merugikan pihak manapun. "Karena masing-masing ini beda karakter, beda iklim bisnis. Nanti kita cari formulasinya yang tepat. Karena kita tidak mau membuat regulasi malah merugikan," jelas Noel. Ia menambahkan bahwa negara harus menyeimbangkan kepentingan industri dengan kesejahteraan para pengemudi ojol. "Karena prinsip negara itu kan harus melayani dua kepentingan. Pertama kepentingan industrial, kedua kepentingan kesejahteraan driver-nya. Nah, dua komponen ini harus terlayani," imbuhnya.

• Nominal BHR yang dinilai kurang layak, bahkan ada yang hanya menerima Rp50.000.
• Kriteria penerima BHR yang masih perlu diperjelas dan dievaluasi.
• Ukuran keaktifan dan produktivitas mitra ojol yang perlu didefinisikan dengan lebih jelas.
• Perlunya regulasi yang lebih kuat untuk melindungi kesejahteraan para pengemudi ojol.
• Pentingnya sinergi antar kementerian/lembaga untuk mencari formulasi yang tepat dalam regulasi BHR.

Evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi para mitra pengemudi ojol, memastikan mereka mendapatkan hak dan kesejahteraan yang layak. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan memperkuat regulasi terkait kesejahteraan pekerja di sektor digital.