5 Juta Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunan, DJP Catat Rekor Baru!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat lebih dari 5 juta wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan per 24 Februari 2025, melampaui capaian tahun sebelumnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan capaian signifikan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Hingga 24 Februari 2025 pukul 00.02 WIB, tercatat 5,03 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan mereka. Laporan ini mencakup 4,88 juta wajib pajak orang pribadi dan 148.980 wajib pajak badan. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menandakan kesadaran pajak masyarakat yang semakin meningkat.

Dari total tersebut, sebanyak 4,92 juta SPT disampaikan melalui saluran elektronik, sementara 109.680 SPT disampaikan secara manual. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyampaikan informasi ini secara resmi di Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2025. Beliau juga menekankan pentingnya bagi wajib pajak untuk selalu mengikuti pengumuman resmi dari DJP terkait perkembangan pelaporan pajak.

Selain pelaporan SPT, DJP juga mencatat perkembangan positif dalam penerbitan faktur pajak elektronik. Hingga 24 Februari 2025 pukul 04.00 WIB, tercatat 876.642 wajib pajak telah memperoleh sertifikat digital untuk keperluan penandatanganan faktur pajak dan bukti potong PPh. Jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan mencapai 273.555, dengan total 61.521.859 faktur pajak yang telah divalidasi untuk Januari 2025 dan 19.368.610 untuk Februari 2025. Hal ini menunjukkan efisiensi dan transparansi yang semakin meningkat dalam sistem perpajakan Indonesia.

Pemanfaatan Coretax dan Saluran Pelaporan Lainnya

DJP mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan aplikasi Coretax yang dapat diakses melalui laman https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/. Aplikasi ini menyediakan panduan langkah demi langkah untuk mempermudah proses pelaporan SPT. Bagi wajib pajak yang mengalami kendala, DJP menyediakan layanan Kring Pajak 1500 200 dan kantor pajak setempat sebagai saluran bantuan.

DJP sebelumnya telah mengumumkan tiga saluran utama untuk pembuatan faktur pajak, yaitu Coretax, e-Faktur Client Desktop, dan e-Faktur Host-to-Host melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 tanggal 12 Februari 2025. Dwi Astuti memastikan bahwa data faktur pajak yang dibuat melalui e-Faktur Client Desktop akan tersedia di Coretax DJP paling lambat dua hari setelah penerbitan faktur pajak.

Peningkatan jumlah pelaporan SPT secara elektronik menunjukkan adopsi teknologi yang semakin baik oleh wajib pajak. Hal ini mempermudah proses pelaporan dan mengurangi potensi kesalahan. DJP terus berupaya meningkatkan layanan dan sistem perpajakan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya peningkatan jumlah pelaporan SPT, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat dan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. DJP mengapresiasi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

Imbauan Kepada Wajib Pajak

DJP kembali mengimbau seluruh wajib pajak untuk selalu mengikuti pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh DJP melalui saluran komunikasi resmi. Hal ini penting untuk memastikan wajib pajak mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru terkait kewajiban perpajakan mereka. Dengan informasi yang tepat, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mudah dan tepat waktu.

Selain itu, DJP juga menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk membantu wajib pajak yang mengalami kendala dalam pelaporan SPT atau penerbitan faktur pajak. Wajib pajak dapat menghubungi kantor pajak setempat atau Kring Pajak 1500 200 untuk mendapatkan bantuan dan informasi lebih lanjut.

Dengan adanya berbagai kemudahan dan dukungan dari DJP, diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan terus meningkat. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dan pembangunan nasional.

Ke depannya, DJP akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan sistem perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Komitmen DJP untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak merupakan kunci keberhasilan dalam membangun sistem perpajakan yang modern, efisien, dan akuntabel.