Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

LHKPN 2024 Papua Barat: 84 Persen Pejabat Sudah Lapor, Sanksi Menanti yang Telat
LHKPN 2024 Papua Barat: 84 Persen Pejabat Sudah Lapor, Sanksi Menanti yang Telat

Inspektorat Papua Barat melaporkan 84 persen penyelenggara negara telah menyelesaikan LHKPN 2024, dengan sanksi penundaan TPP bagi yang belum lapor.

#planetantara
Gubernur Papua Barat Desak Pejabat Segera Lapor LHKPN 2024
Gubernur Papua Barat Desak Pejabat Segera Lapor LHKPN 2024

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mendesak seluruh pejabat untuk segera menyelesaikan pelaporan LHKPN 2024 guna menjaga transparansi dan mencegah korupsi.

#planetantara
LHKPN 2024: Tingkat Kepatuhan Baru Capai 33,45 Persen
LHKPN 2024: Tingkat Kepatuhan Baru Capai 33,45 Persen

Per 31 Januari 2025, baru 33,45 persen dari total 418.665 wajib lapor LHKPN tahun pelaporan 2024 telah menyampaikan laporannya, dengan tingkat kepatuhan tertinggi di bidang yudikatif.

konten ai
LHKPN: 87,92 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor, KPK Ingatkan Batas Waktu
LHKPN: 87,92 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor, KPK Ingatkan Batas Waktu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan 87,92 persen penyelenggara negara telah menyampaikan LHKPN, namun masih ada 50.369 yang belum melapor hingga batas waktu 31 Maret 2025.

#planetantara
LHKPN Kabinet Merah Putih: 81% Pejabat Sudah Lapor
LHKPN Kabinet Merah Putih: 81% Pejabat Sudah Lapor

Per 17 Januari 2025, 81% anggota Kabinet Merah Putih telah melaporkan LHKPN mereka kepada KPK, menunjukkan komitmen transparansi dan pencegahan korupsi.

LHKPN
KPK Ingatkan 50 Ribu Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Sebelum 31 Maret
KPK Ingatkan 50 Ribu Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Sebelum 31 Maret

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan 50.369 penyelenggara negara untuk segera melaporkan LHKPN sebelum batas waktu 31 Maret 2025.

#planetantara
Polres Lombok Tengah Raih Penghargaan: Teladan Kepatuhan Pajak di NTB
Polres Lombok Tengah Raih Penghargaan: Teladan Kepatuhan Pajak di NTB

Polres Lombok Tengah, NTB, menerima penghargaan dari KPP Pratama Praya atas kepatuhan seluruh personel dalam melaporkan SPT Pajak 2024, menjadi contoh bagi instansi lain dalam taat pajak.

#planetantara
ASN Mimika Diminta Patuh Laporkan LHKPN, TPP Terancam!
ASN Mimika Diminta Patuh Laporkan LHKPN, TPP Terancam!

Pemkab Mimika meminta seluruh ASN untuk segera menyampaikan LHKPN 2025, dengan ancaman penundaan TPP bagi yang tidak patuh; hingga saat ini baru 31 dari 217 pegawai yang melaporkan.

Sumber Antara
172 ASN Rejang Lebong Wajib Lapor Harta Kekayaan, Sanksi Menanti Jika Telat!
172 ASN Rejang Lebong Wajib Lapor Harta Kekayaan, Sanksi Menanti Jika Telat!

Sebanyak 172 ASN di Pemkab Rejang Lebong wajib menyerahkan LHKPN paling lambat 31 Maret 2025; sanksi tegas menanti bagi yang telat.

#planetantara
310 Ribu Pejabat Laporkan LHKPN 2024, KPK Dorong 108 Ribu Sisanya Segera Melapor
310 Ribu Pejabat Laporkan LHKPN 2024, KPK Dorong 108 Ribu Sisanya Segera Melapor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 310 ribu pejabat telah melaporkan LHKPN 2024, namun masih ada 108 ribu pejabat yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sebelum batas waktu 31 Maret 2025.

#planetantara
Dinas Pertanian Lombok Timur Raih Penghargaan Atas Kepatuhan Pajak ASN
Dinas Pertanian Lombok Timur Raih Penghargaan Atas Kepatuhan Pajak ASN

Dinas Pertanian Lombok Timur mendapat penghargaan dari KPP Pratama Praya karena 100 persen ASN-nya telah menyampaikan SPT Tahunan 2024, sementara BPS NTB mendorong optimalisasi sektor non-tambang untuk pertumbuhan ekonomi.

Sumber Antara