Bulog Sumbar Jamin Stok Beras Aman Pasca Penghentian SPHP
Perum Bulog Sumbar memastikan pasokan beras tetap aman di Sumatera Barat meskipun penyaluran beras SPHP dihentikan pemerintah pusat, berkat masa panen dan upaya pemerintah menjaga stabilisasi harga.
Pemerintah pusat baru-baru ini menghentikan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat akan ketersediaan beras di pasaran. Namun, Perum Bulog Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) memberikan jaminan pasokan beras tetap aman pasca penghentian tersebut.
Pasokan Beras Aman di Sumatera Barat
Pemimpin Bulog Wilayah Sumbar, Darma Wijaya, menyatakan keyakinannya bahwa pasokan beras di Sumbar tetap terjaga. "Saya kira melihat dari kecenderungan suplai di pasaran, dan saat ini sedang masa panen maka stok (beras) bisa dijaga," ujar Darma Wijaya di Padang, Jumat (7/2).
Pernyataan tersebut didasari pada kondisi terkini dimana Sumatera Barat sedang memasuki masa panen. Ketersediaan beras dari hasil panen diharapkan mampu menutupi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga. Bulog sendiri terus memantau dan memastikan pasokan beras tetap mencukupi kebutuhan.
Dukungan Pemerintah untuk Swasembada Pangan
Pemerintah pusat, melalui Bulog, terus menguatkan program ketahanan pangan nasional. Program ini bertujuan untuk mencapai swasembada pangan Indonesia. Salah satu upaya penting adalah menjaga stabilisasi harga beras di tingkat masyarakat agar tetap terjangkau.
Darma Wijaya menambahkan, "Jadi, saya kira perlu menjaga keseimbangan selama dari sisi konsumen bisa kita jaga." Hal ini menunjukkan komitmen Bulog untuk memastikan keterjangkauan harga beras bagi konsumen.
Serapan Gabah dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
Pemerintah menargetkan penyerapan tiga juta gabah kering panen hingga April 2025 melalui Bulog. Langkah ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan petani dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.
"Saya kira sekarang saatnya petani kita mendapat perhatian lebih lewat kebijakan ini," tambah Darma Wijaya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan mendorong produksi beras nasional.
Pengawasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, memastikan pengawasan implementasi HPP gabah kering panen senilai Rp6.500 per kilogram hingga ke tingkat petani.
Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang bermain-main dan membeli gabah kering panen (GKP) di bawah harga yang telah ditetapkan. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk melindungi petani dan memastikan mereka mendapatkan harga yang layak.
Kesejahteraan Petani dan Swasembada Pangan
Kebijakan pemerintah pusat mengenai HPP GKP Rp6.500 diharapkan dapat memberikan kepastian harga bagi petani. Kepastian harga ini akan berdampak positif terhadap kesejahteraan petani dan pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya swasembada pangan nasional.
Dengan adanya jaminan pasokan beras dari Bulog dan pengawasan ketat terhadap harga pembelian gabah, diharapkan masyarakat Sumatera Barat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras pasca penghentian penyaluran beras SPHP. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan memastikan kesejahteraan petani.
