DPRD dan Disnaker Kota Bogor Bahas Strategi Tekan Angka Pengangguran
Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Disnaker membahas isu ketenagakerjaan dan strategi menekan angka pengangguran terbuka yang mencapai 8,3 persen, termasuk dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata.
Kota Bogor, 21 Maret 2024 – Komisi IV DPRD Kota Bogor dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bogor menggelar rapat membahas isu krusial ketenagakerjaan dan upaya menekan angka pengangguran yang masih tinggi di wilayah tersebut. Rapat yang digelar Jumat lalu di Gedung DPRD Kota Bogor ini fokus pada strategi efektif untuk mengatasi permasalahan pengangguran terbuka dan dampaknya terhadap perekonomian lokal. Angka pengangguran terbuka di Kota Bogor mencapai 8,3 persen, menurut data yang diungkap dalam rapat tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menekankan perlunya transformasi dan adaptasi Disnaker terhadap perkembangan zaman. Beliau menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau lebih banyak pencari kerja, khususnya lulusan SMK yang jumlah penganggurannya lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA. "Dinas Ketenagakerjaan harus bisa memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan lowongan yang ada di Kota Bogor. Lulusan SMK lebih banyak yang menganggur daripada SMA, sehingga permasalahan tersebut harus diselesaikan," tegas Ence Setiawan.
Sosialisasi program dan kinerja Disnaker juga menjadi poin penting yang dibahas. Dengan memanfaatkan platform digital, diharapkan informasi lowongan kerja dapat menjangkau lebih banyak calon pekerja dan mengurangi kesenjangan informasi yang selama ini menjadi kendala. Hal ini menjadi krusial mengingat angka pengangguran yang signifikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.
Solusi Mengatasi Pengangguran di Kota Bogor
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Juhana, menambahkan bahwa angka kemiskinan di Kota Bogor juga perlu menjadi perhatian, dengan angka sebesar 6,53 persen dan kemiskinan ekstrem mencapai 0,7 persen. Beliau mengungkapkan adanya dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata dan perhotelan, yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran. "Jadi memang isu ketenagakerjaan ini sangat sensitif dan akan memberikan domino efek yang signifikan. Jadi kami meminta Disnaker agar segera memformulasikan program yang berdampak langsung ke masyarakat. Baik melalui pelatihan ataupun kegiatan padat karya," jelas Juhana.
Juhana juga menyampaikan aduan dari para pengusaha hotel dan pariwisata terkait penurunan pendapatan akibat efisiensi anggaran pemerintah. Penurunan pendapatan ini dikhawatirkan akan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor tersebut, sehingga menambah beban angka pengangguran yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan terukur untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut.
Disnaker Kota Bogor didesak untuk segera merumuskan program-program yang efektif dan tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan ini. Program-program tersebut diharapkan dapat memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang, baik melalui pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan daya saing pencari kerja, maupun program padat karya untuk menyerap tenaga kerja.
Pentingnya Peran Disnaker dalam Era Digital
Dalam era digital saat ini, peran Disnaker Kota Bogor tidak hanya sebatas menyediakan informasi lowongan kerja, tetapi juga perlu berinovasi dalam memanfaatkan teknologi untuk menjangkau pencari kerja yang lebih luas. Sosialisasi program-program Disnaker melalui media sosial dan platform digital lainnya menjadi sangat penting untuk memastikan informasi sampai kepada target audiens.
Selain itu, kolaborasi antara Disnaker dengan berbagai pihak, seperti dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas, juga sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan angka pengangguran di Kota Bogor dapat ditekan secara signifikan.
Pemerintah Kota Bogor perlu berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung program-program ketenagakerjaan yang efektif. Hal ini termasuk penyediaan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta pendanaan untuk program-program padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja.
Dengan langkah-langkah yang terencana dan terukur, diharapkan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Bogor dapat diatasi dan angka pengangguran dapat ditekan secara signifikan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.
Angka pengangguran yang tinggi di Kota Bogor menjadi tantangan serius yang membutuhkan solusi komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Peran Disnaker dan pemerintah daerah sangat krusial dalam menciptakan program-program yang efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.
