Ekstradisi Paulus Tannos: Kerja Sama Polri dan Singapura
Polri berkoordinasi dengan otoritas Singapura untuk mengekstradisi Paulus Tannos, buronan kasus korupsi KTP elektronik, yang telah ditangkap di Singapura dan akan segera diadili di Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan otoritas Singapura bekerja sama untuk mengekstradisi Paulus Tannos, tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Penangkapan Tannos di Singapura menandai babak baru dalam upaya penegakan hukum atas kasus mega korupsi ini.
Irjen Pol. Krishna Murti, Kadiv Hubinter Polri, menjelaskan bahwa koordinasi dengan Singapura dimulai sejak awal proses penangkapan. Polri memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya mengamankan Tannos, yang telah menjadi buronan selama beberapa tahun.
Meskipun detail proses ekstradisi tidak dibeberkan secara rinci oleh pihak Polri, Irjen Krishna Murti menegaskan komitmen penuh Polri untuk membantu KPK. Ia mengarahkan pertanyaan lebih lanjut mengenai detail ekstradisi kepada KPK.
Peran KPK dan Lembaga Terkait
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan proses ekstradisi berjalan lancar dan memenuhi semua persyaratan hukum. Tujuannya, agar Paulus Tannos segera diadili di Indonesia.
Latar Belakang Kasus Korupsi KTP Elektronik
Kasus korupsi proyek KTP elektronik ini telah menjerat beberapa tersangka. Pada 13 Agustus 2019, KPK menetapkan empat tersangka baru, salah satunya adalah Paulus Tannos, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Tersangka lainnya meliputi Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI, anggota DPR RI periode 2014-2019, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik.
Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun. Paulus Tannos, setelah mengubah identitas dan menggunakan paspor negara lain, menjadi buronan KPK sejak 19 Oktober 2021.
Kesimpulan
Kerja sama antara Polri dan otoritas Singapura dalam mengekstradisi Paulus Tannos menunjukan komitmen internasional dalam memberantas korupsi. Dengan ekstradisi ini, diharapkan proses hukum kasus korupsi KTP elektronik dapat segera dituntaskan dan keadilan dapat ditegakkan.