Gubernur Kalbar Usul 8 Proyek Strategis untuk RPJMN 2025-2029
Gubernur Kalimantan Barat mengusulkan delapan proyek strategis infrastruktur untuk mendukung RPJMN 2025-2029, meliputi konektivitas jalan, pelabuhan, bandara, dan kawasan perbatasan.
Pontianak, 5 Mei 2024 - Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan delapan usulan proyek strategis pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat. Usulan ini bertujuan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan visi jangka menengah Kalbar 2025-2029. "Sinergi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah adalah suatu keharusan. Melalui Musrenbang kali ini, kami menyampaikan beberapa usulan yang kami pandang dapat mempercepat transformasi pembangunan di Kalimantan Barat," ujar Norsan.
Kedelapan usulan tersebut selaras dengan tema dan fokus pembangunan nasional dalam RPJMN. Usulan ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari peningkatan konektivitas jalan dan jalur transportasi, penguatan infrastruktur pelabuhan dan bandara, hingga pengembangan kawasan perbatasan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan usulan-usulan ini dapat direalisasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan.
Delapan Proyek Strategis untuk Kalimantan Barat
Berikut delapan usulan proyek strategis yang disampaikan Gubernur Kalimantan Barat:
- Pembangunan Outer Ring Road dan Jembatan Kapuas III: Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus logistik dan mengurangi kemacetan di Kota Pontianak.
- Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Pontianak–Pelabuhan Kijing–Singkawang: Jalan ini akan mempercepat konektivitas kawasan industri dan pelabuhan, mendukung efisiensi logistik dan pertumbuhan ekonomi.
- Reaktivasi Bandar Udara Internasional Supadio: Reaktivasi ini bertujuan untuk kembali melayani penerbangan internasional, mendukung sektor pariwisata dan investasi di Kalimantan Barat.
- Penetapan Terminal Kijing sebagai Hub Pelabuhan: Terminal Kijing diusulkan menjadi hub pelabuhan ekspor-impor nasional di jalur ALKI I, serta pelabuhan tujuan impor produk tertentu. Hal ini strategis untuk mempercepat industrialisasi di luar Pulau Jawa dan Sumatera.
- Operasionalisasi Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong: Operasionalisasi TBI Entikong akan mendukung arus perdagangan lintas batas dan memperkuat ekonomi daerah perbatasan.
- Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sungai Kelik dan Temajok: Pembangunan PLBN ini bertujuan untuk memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan dan meningkatkan keamanan.
- Pembangunan Lanjutan Jalan Paralel Perbatasan: Proyek ini akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil dan mendukung pemerataan pembangunan.
- Pembangunan Jalan Nasional Poros Tengah Kalimantan: Jalan ini akan menghubungkan Kabupaten Melawi (Kalbar) dan Kabupaten Katingan (Kalteng), memperkuat konektivitas antarprovinsi di Kalimantan.
Gubernur Norsan menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut telah tertuang dalam lampiran RPJMN 2025-2029. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pemerintah pusat dapat mengimplementasikan usulan-usulan ini secara menyeluruh. "Kami mendukung penuh seluruh program dan intervensi kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kalimantan Barat. Dukungan ini akan diwujudkan melalui program-program yang dijalankan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," tegasnya. Pemerintah Provinsi Kalbar juga berkomitmen memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia.
Dengan terlaksananya proyek-proyek strategis ini, diharapkan Kalimantan Barat dapat semakin berkembang dan maju, serta berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
