Sulbar Tetapkan 10 Proyek Strategis untuk Dongkrak Pembangunan di 2025
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 10 proyek strategis untuk tahun anggaran 2025 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pertanian, kelautan, dan pendidikan, meskipun beberapa proyek berpotensi direvisi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menetapkan 10 proyek strategis untuk tahun anggaran 2025. Proyek-proyek ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi infrastruktur, sektor pertanian dan kelautan yang menjadi andalan, serta kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar, M. Yamin Saleh, menjelaskan bahwa proyek-proyek ini difokuskan pada sektor infrastruktur, pertanian, kelautan, dan pendidikan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Beliau menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap proyek.
Yamin Saleh menambahkan bahwa proyek-proyek strategis ini dipilih berdasarkan skala prioritas pembangunan. Pemilihan didasarkan pada potensi proyek untuk memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan infrastruktur daerah. Proses pengadaan barang dan jasa akan terus ditingkatkan efisiensi dan efektifitasnya agar proyek dapat berjalan tepat waktu dan sesuai anggaran.
Proyek Strategis Sulawesi Barat Tahun 2025
Berikut 10 proyek strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar untuk tahun anggaran 2025:
- Pengembangan Hortikultura: Dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- Pemeliharaan Berkala dan Rekonstruksi Ruas Tabone-Nosu: Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Pemeliharaan Berkala dan Rekonstruksi Ruas Urekang-Mambi: Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Pemeliharaan Berkala dan Rekonstruksi Ruas Akses Pelabuhan Pasangkayu (Kayumaloa-Pelabuhan-SPBU Ako): Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Pemeliharaan Berkala dan Rekonstruksi Ruas Batas Tapalang Barat-Batas Tapalang (Desa Tampalang): Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Dana Pendamping Hibah Rehabilitasi/Rekonstruksi: Dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Bantuan Sarana Usaha bagi UMKM: Dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- Pengadaan Meubel Sekolah: Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Transparansi dan Akuntabilitas: Yamin Saleh menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Setiap proyek harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Efisiensi dalam proses pengadaan akan terus ditingkatkan.
Potensi Revisi Proyek
Meskipun telah ditetapkan, Yamin Saleh mengungkapkan bahwa daftar proyek strategis tersebut berpotensi mengalami revisi. Hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran Pemprov Sulbar yang mengakibatkan penghapusan beberapa program dan kegiatan, termasuk beberapa proyek strategis. Koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan dilakukan untuk identifikasi ulang proyek.
Pemprov Sulbar berkomitmen untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang tetap berjalan akan dilaksanakan secara optimal. Koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi anggaran yang tersedia. Dengan demikian, diharapkan pembangunan di Sulbar dapat berjalan efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
