Gubernur Sulteng Tekankan Kreativitas OPD dalam Penanganan Bencana

Gubernur Sulawesi Tengah meminta OPD lebih kreatif dan responsif dalam menangani bencana alam, khususnya dengan memanfaatkan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan segera.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menekankan pentingnya kreativitas dan responsivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani bencana alam yang terjadi di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan di Palu pada Kamis, 27 Maret, menyusul laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng yang mencatat 73 kejadian bencana sejak Januari hingga Maret 2025.

Anwar Hafid menjelaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh menunggu proses penganggaran yang panjang. "Kita tidak perlu menunggu mata anggaran tertentu. Kita punya Biaya Tidak Terduga (BTT). Jadi, jika ada kejadian darurat, dinas terkait harus segera mengajukan ke Gubernur agar bisa segera ditindaklanjuti," tegasnya. Ia menekankan pentingnya kecepatan respon pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. "Kita harus segera turun menangani, sementara urusan administrasi bisa diselesaikan kemudian," tambahnya.

Pernyataan Gubernur ini menanggapi laporan BPBD Sulteng yang menunjukkan peningkatan signifikan jumlah bencana dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode Januari-Maret 2024 tercatat 25 kejadian bencana, sedangkan pada periode yang sama di tahun 2025 jumlahnya melonjak menjadi 73 kejadian. Hal ini menunjukkan urgensi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan OPD dalam menghadapi bencana.

Tanggap Bencana: Kreativitas dan Sistem 'Jemput Bola'

Gubernur Anwar Hafid mendorong penerapan sistem 'jemput bola' oleh OPD terkait dalam penanganan bencana. Artinya, OPD harus proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani bencana tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Hal ini penting mengingat dampak bencana yang seringkali memerlukan penanganan segera.

Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses bantuan dan mengurangi dampak kerugian yang dialami masyarakat. Dengan adanya BTT, OPD tidak perlu menunggu proses penganggaran yang panjang dan rumit untuk dapat segera memberikan bantuan.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi antar OPD untuk memastikan penanganan bencana yang terintegrasi dan efektif. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.

Meskipun penanganan darurat telah dilakukan, seperti menurunkan alat berat untuk membantu masyarakat, Gubernur mengakui bahwa penanganan permanen masih memerlukan pengajuan anggaran ke pemerintah pusat.

Rincian Kejadian Bencana di Sulawesi Tengah (Januari-Maret 2025)

BPBD Sulteng mencatat 73 kejadian bencana dari Januari hingga Maret 2025. Rinciannya:

• Banjir: 46 kejadian
• Puting beliung: 10 kejadian
• Tanah longsor: 5 kejadian
• Banjir bandang: 4 kejadian
• Banjir disertai tanah longsor: 3 kejadian
• Abrasi pantai: 2 kejadian
• Banjir ROB: 2 kejadian
• Gempa bumi: 1 kejadian

Kejadian bencana terbanyak terjadi pada bulan Maret (34 kejadian), diikuti Januari (22 kejadian) dan Februari (17 kejadian). Dari segi sebaran geografis, Kabupaten Tolitoli mengalami kejadian bencana terbanyak (14 kejadian), disusul Buol (12 kejadian), Parigi Moutong (9 kejadian), Poso (8 kejadian), dan Morowali Utara (7 kejadian).

Peningkatan signifikan jumlah kejadian bencana ini dibandingkan tahun 2024 menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Oleh karena itu, kreativitas dan inisiatif dari OPD sangat dibutuhkan untuk memastikan penanganan bencana yang efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas dalam menghadapi bencana alam. Kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk meminimalisir dampak kerugian akibat bencana.