Indonesia Luncurkan Aksi Desa Bebas Sampah: Solusi Mengatasi Timbunan Sampah Nasional
Pemerintah Indonesia meluncurkan aksi Desa Bebas Sampah untuk mengatasi masalah sampah nasional yang mencapai 56,63 juta ton per tahun, memanfaatkan dana desa dan kerjasama antar kementerian serta pemerintah daerah.
Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Setiap tahunnya, negara ini menghasilkan sampah hingga 56,63 juta ton. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan program inovatif: Aksi Desa Bebas Sampah. Program ini diluncurkan di Terminal Teluk Nara, Desa Malaka, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, pada 15 Februari.
Mengatasi Masalah Sampah dari Akar Rumput
Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup, Rosa Vivien Ratnawati, menekankan peran strategis desa dalam mewujudkan Indonesia bebas sampah. "Kalau desanya bersih, pasti rumah-rumahnya bersih," ujarnya. Program ini bertujuan untuk membersihkan Indonesia dari masalah sampah yang sudah berlangsung lama, dimulai dari unit terkecil pemerintahan yaitu desa.
Tragedi longsor gunung sampah di TPA Leuwi Gajah, Cimahi, Jawa Barat pada 2005 yang menewaskan 155 orang menjadi pelajaran berharga. Peristiwa ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
Aksi Desa Bebas Sampah merupakan langkah konkret untuk mengatasi masalah sampah dari akar rumput. Desa menjadi fokus utama karena merupakan tempat awal produksi sampah, terutama sampah organik dari rumah tangga, pertanian, dan peternakan.
Dana Desa dan Dukungan Pemerintah
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT, Samsul Widodo, menjelaskan bahwa dana desa dapat dialokasikan untuk mendukung program ini. Dari total dana desa sebesar Rp600 triliun sejak 2005 hingga 2025, sebanyak 38 persen dialokasikan untuk ketahanan pangan, bantuan langsung tunai, dan operasional desa. Sisanya dapat digunakan untuk pengembangan desa, termasuk program bebas sampah.
Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyusun pedoman pengembangan Desa Bebas Sampah yang ditargetkan rampung tahun ini. Pedoman ini akan disebarluaskan ke seluruh desa dan pendamping desa untuk membantu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Komitmen Daerah dan Kolaborasi
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyatakan komitmennya terhadap Aksi Desa Bebas Sampah. Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu, menyadari pentingnya peran desa dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Pemerintah setempat mendorong program pemberdayaan masyarakat desa, seperti pengelolaan bank sampah dan pemanfaatan sampah untuk nilai ekonomi.
Lombok Utara, dengan potensi wisata alamnya, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Pengelolaan sampah menjadi bagian dari strategi berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Kerja Sama untuk Indonesia Bersih
Aksi Desa Bebas Sampah membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan budaya peduli lingkungan. Dengan komitmen dan kerja sama yang solid, Indonesia dapat mewujudkan target nol sampah dan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Program ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menciptakan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Suksesnya program ini bergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah.
