Kemendagri Selidiki Keterlibatan Kades dalam Kasus Pagar Laut
Kemendagri akan menyelidiki keterlibatan kepala desa dalam penerbitan SHGB pagar laut di perairan Tangerang, Banten, menyusul viralnya video yang memperlihatkan seorang kades tampak mengawasi pemasangan pagar tersebut.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan menyelidiki dugaan keterlibatan kepala desa (kades) dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk bangunan pagar laut. Kasus ini mencuat setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan seorang kades tampak mengawasi pemasangan pagar di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa Kemendagri akan mendalami dan menindaklanjuti jika ada pelanggaran sumpah jabatan. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta, Kamis lalu. Bima Arya juga mempersilakan pihak-pihak terkait untuk memproses hukum keterlibatan kades tersebut.
Dugaan keterlibatan kades dalam kasus pagar laut ini menjadi sorotan publik setelah beredar video yang memperlihatkan Kades Kohod, Arsin, sedang meninjau lokasi pemasangan pagar laut. Video berdurasi satu menit tersebut memperlihatkan Kades Kohod memberi arahan kepada para pekerja yang memasang pagar bambu di perairan Tangerang.
Namun, Kades Arsin membantah keterlibatannya dalam kasus ini. Dalam pernyataan di Tangerang, Senin (20/1), ia mengatakan, “Itu saya bantah langsung. Bagaimana saya mau mengarahkan? Orang saya kenal juga tidak. Saya itu ke sana untuk kasih tahu karena ada RT/RW saya yang bilang kalau ada pagar.” Ia mengklaim hanya datang ke lokasi karena mendapat laporan dari warga.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan penerbitan SHGB dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa. Kemendagri berjanji akan memastikan proses hukum ditegakkan dan akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus ini. Pihak Kemendagri tengah menghimpun informasi dan keterangan dari berbagai sumber untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.
Investigasi ini akan menelusuri alur penerbitan SHGB pagar laut, termasuk perannya dalam potensi pelanggaran aturan tata ruang dan pemanfaatan wilayah pesisir. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan SHGB menjadi hal krusial yang akan diteliti Kemendagri.
Dengan adanya penyelidikan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Kemendagri berkomitmen untuk memastikan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai aturan yang berlaku.
Kesimpulannya, kasus dugaan keterlibatan kades dalam penerbitan SHGB pagar laut di Tangerang tengah menjadi fokus penyelidikan Kemendagri. Proses hukum akan ditegakkan, dan hasil investigasi diharapkan dapat memberikan keadilan serta mencegah praktik serupa di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa menjadi poin penting yang perlu ditekankan.
