Kemenkop dan BPS Lakukan Sinkronisasi Data Desa: Langkah Awal Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
Kemenkop dan BPS sinergikan data desa untuk percepat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ini kunci utama pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mengumumkan langkah strategis mereka dalam melakukan sinkronisasi data desa. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam upaya pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa pemanfaatan data potensi desa merupakan langkah awal krusial bagi KDMP. Data yang akurat akan membantu koperasi desa dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal secara optimal. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak sosial signifikan, seperti pengurangan kemiskinan dan pemutusan rantai distribusi panjang.
Sinkronisasi data ini mencakup profil kemiskinan di desa, memungkinkan pengelola KDMP merumuskan arah bisnis tepat sasaran. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menekankan pentingnya profil desa untuk memetakan potensi pengembangan koperasi. Data yang akurat sangat dibutuhkan, misalnya untuk penyaluran pupuk subsidi agar lebih tepat kepada petani.
Pentingnya Data Akurat untuk Efektivitas Program KDMP
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa BPS telah memiliki beragam data penting terkait profil desa secara nasional. Data ini mencakup potret kemiskinan di desa, yang sangat relevan untuk perumusan kebijakan. Sinkronisasi ini akan memastikan bahwa program KDMP memiliki basis data yang kuat.
Amalia juga mengungkapkan data kemiskinan nasional per Maret 2025 yang mencapai 23,85 juta jiwa, menurun dari September 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga menunjukkan penurunan signifikan. Data rinci hingga tingkat desa ini menjadi acuan vital bagi program pengentasan kemiskinan.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan bahwa dukungan BPS sangat krusial, terutama untuk penyaluran komoditas strategis bersubsidi. Contohnya, untuk pupuk subsidi, diperlukan data luas lahan dan jumlah petani yang akurat. Hal ini menjamin distribusi yang efisien dan tepat sasaran.
Dengan data yang terintegrasi, KDMP dapat lebih fokus dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Ini termasuk identifikasi kebutuhan pasar, sumber daya lokal, dan peluang bisnis yang dapat digarap oleh masyarakat desa. Akurasi data menjadi pondasi utama keberhasilan program ini.
Kontribusi KDMP dan Dukungan BPS untuk Perekonomian Nasional
Amalia Adininggar Widyasanti dari BPS menyatakan bahwa dengan aliran data koperasi yang baik, kontribusi KDMP terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat terekam secara jelas. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengukur dampak nyata program ini. Transparansi data menjadi kunci evaluasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan.
Dalam mendukung keberlanjutan program KDMP, BPS juga membuka peluang untuk menyediakan aplikasi pendataan koperasi secara khusus. Aplikasi ini akan mempermudah pengumpulan dan pengelolaan data. Ini menunjukkan komitmen BPS dalam mendukung inisiatif Kemenkop untuk pembangunan desa.
Data-data yang terkumpul nantinya dapat di-overlay dengan data sensus pertanian maupun data potensi desa (Podes) yang dikelola BPS. Integrasi data ini akan menciptakan gambaran yang lebih komprehensif. Ini akan membantu dalam perencanaan dan implementasi program yang lebih terstruktur dan efektif.
Sinergi antara Kemenkop dan BPS ini diharapkan tidak hanya mengatasi kemiskinan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di pedesaan. Dengan demikian, KDMP tidak hanya menjadi alat pengentasan kemiskinan, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.
