Luhut: Perlambatan Ekonomi Kuartal I-2025 Wajar, Akselerasi Belanja Negara Jadi Kunci
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan perlambatan ekonomi di kuartal I-2025 sebagai hal lumrah dalam masa transisi pemerintahan dan menekankan pentingnya percepatan belanja negara serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2025 tercatat sebesar 4,87 persen (year-on-year/yoy), angka yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini telah memicu berbagai pertanyaan dan analisis. Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan penjelasan terkait perlambatan ekonomi tersebut melalui akun Instagram resminya.
Dalam keterangannya, Luhut menjelaskan bahwa koreksi pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang lumrah terjadi pada masa transisi pemerintahan. Ia mencontohkan periode pergantian kabinet pada tahun 2014, di mana pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dan kedua juga berada di bawah 5 persen. Menurutnya, perlambatan ekonomi di masa penyesuaian seperti ini adalah hal yang wajar dan perlu dipahami.
Luhut menekankan pentingnya melihat konteks situasi saat ini. Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak saling menyalahkan, melainkan fokus pada solusi dan kerja nyata. Kolaborasi lintas sektor dan pengambilan keputusan yang berani, menurutnya, sangat krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi ini. "Dalam situasi seperti ini, bukan saatnya saling menyalahkan. Kita butuh kerja nyata, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian untuk mengambil keputusan penting," ujar Luhut.
Percepatan Belanja Negara dan Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi adalah kontraksi konsumsi pemerintah. Oleh karena itu, Luhut menyatakan bahwa percepatan belanja negara menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurutnya, merupakan salah satu motor penggerak penting dalam mengakselerasi belanja negara.
Luhut optimistis bahwa MBG akan memberikan dampak nyata bagi perekonomian, khususnya di tingkat desa. Program ini diyakini akan menghidupkan simpul-simpul ekonomi desa, mulai dari petani sayur, peternak ayam, penjual telur, hingga pelaku UMKM lokal. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat bawah.
Selain MBG, pemerintah juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi perlambatan ekonomi. Luhut menyebutkan beberapa tantangan yang perlu diwaspadai, antara lain perlambatan konsumsi rumah tangga, investasi yang belum pulih secara optimal, tekanan ekspor akibat kondisi global, dan pertumbuhan ekonomi yang belum merata di berbagai wilayah Indonesia.
Sederhanakan Regulasi dan Perkuat Kemitraan Dagang
Luhut juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyederhanakan regulasi, memperkuat kemitraan dagang, dan menjaga keseimbangan hubungan ekonomi global. Hal ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan melindungi rakyat kecil dari dampak negatif ekonomi global.
Ia menambahkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus bergerak secara bersamaan, baik dari desa menuju pusat maupun dari bawah ke atas. Integrasi dan kolaborasi antar berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan menekankan pentingnya kerja sama dan integrasi, Luhut optimistis bahwa Indonesia mampu melewati masa sulit ini dan mempercepat langkah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan. "Saya percaya bila kita bekerja secara kompak dan terintegrasi, kita bukan hanya mampu melewati masa sulit ini, tetapi juga mempercepat langkah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan bersama," tutup Luhut.
Kesimpulannya, perlambatan ekonomi di kuartal I-2025, menurut Luhut, merupakan hal yang wajar dalam masa transisi. Namun, percepatan belanja negara, khususnya melalui program MBG, serta langkah-langkah strategis lainnya seperti penyederhanaan regulasi dan penguatan kemitraan dagang, dianggap krusial untuk mengatasi perlambatan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
