Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Mantan Kades Sungai Harang Dipenjara 2,5 Tahun Kasus Korupsi APBDes

Kejari HST akan segera mengeksekusi Rusdiansyah, mantan Kepala Desa Sungai Harang, yang terbukti korupsi APBDes senilai Rp222 juta dan divonis 2,5 tahun penjara serta denda dan uang pengganti.

hukum
Mantan Kades Sungai Harang Dipenjara 2,5 Tahun Kasus Korupsi APBDes
Kejari HST akan segera mengeksekusi Rusdiansyah, mantan Kepala Desa Sungai Harang, yang terbukti korupsi APBDes senilai Rp222 juta dan divonis 2,5 tahun penjara serta denda dan uang pengganti. (©© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, bersiap mengeksekusi Rusdiansyah, mantan Kepala Desa Sungai Harang. Rusdiansyah terbukti bersalah dalam kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan divonis 2 tahun 6 bulan penjara.

Kasus Korupsi APBDes ini terungkap setelah proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banjarmasin. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari HST, Hendrik Payol, menyatakan bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan tuntutan JPU. Rusdiansyah diberikan waktu hingga siang hari berikutnya untuk mengajukan banding. Jika tidak ada upaya hukum lanjutan, eksekusi akan segera dilakukan.

Dalam persidangan pada 15 Januari 2025, majelis hakim yang diketuai Fidiyawan Satriantoro menyatakan Rusdiansyah terbukti korupsi dana APBDes sebesar Rp222 juta pada tahun anggaran 2019 dan 2020. Vonis tersebut mencakup pidana penjara 2 tahun 6 bulan, denda Rp50 juta (subsider 6 bulan kurungan), dan uang pengganti Rp222 juta.

Jika Rusdiansyah tak mampu membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan inkracht, hartanya akan disita dan dilelang. Jika hartanya tak mencukupi, ia akan menjalani hukuman penjara tambahan 1 tahun 3 bulan. Masa penahanan yang telah dijalaninya dikurangkan dari hukuman, dan ia tetap ditahan hingga eksekusi. Biaya perkara sebesar Rp5.000 juga dibebankan kepada terdakwa.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Putusan ini diharapkan memberikan efek jera dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Kejari HST berkomitmen untuk menindak tegas semua kasus korupsi, termasuk korupsi dana desa. Proses hukum akan terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Eksekusi terhadap Rusdiansyah akan menjadi contoh penegakan hukum bagi para kepala desa lainnya agar bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes sangat penting untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh
Chandra Hamdani Noor
Editor Chandra Hamdani Noor
C
Reporter
  • Chandra Hamdani Noor
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Kejari HST Eksekusi Terpidana Politik Uang Pilkada 2024
Kejari HST Eksekusi Terpidana Politik Uang Pilkada 2024

Kejari Hulu Sungai Tengah mengeksekusi Muhammad Riansyah, terpidana kasus politik uang Pilkada 2024, setelah hukumannya diperberat menjadi 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Sumber Antara
Kejari Aceh Timur Tuntut Kepala Desa Koruptor Dana Desa Rp728,8 Juta dengan 6 Tahun Penjara
Kejari Aceh Timur Tuntut Kepala Desa Koruptor Dana Desa Rp728,8 Juta dengan 6 Tahun Penjara

Kepala Desa Gampong Buket Panjou, Aceh Timur, dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta karena korupsi dana desa sebesar Rp728,8 juta.

#planetantara
Dua Operator Desa di Tangerang Tersangka Korupsi APBDes Rp789 Juta
Dua Operator Desa di Tangerang Tersangka Korupsi APBDes Rp789 Juta

Kejari Kabupaten Tangerang menetapkan dua operator desa sebagai tersangka korupsi APBDes 2024, mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp789 juta dan kini ditahan di Rutan Kelas I Tangerang.

Sumber Antara
Vonis Dua Terdakwa Korupsi Dana Desa di Bengkulu: Suardi Tabrani 3 Tahun Penjara, Yudi Dinata 2 Tahun 10 Bulan
Vonis Dua Terdakwa Korupsi Dana Desa di Bengkulu: Suardi Tabrani 3 Tahun Penjara, Yudi Dinata 2 Tahun 10 Bulan

Mantan Kades Puguk Pedaro, Suardi Tabrani, divonis 3 tahun penjara dan Yudi Dinata, mantan bendahara desa, 2 tahun 10 bulan penjara, karena korupsi dana desa tahun 2022 senilai Rp804 juta.

#planetantara
Berkas Korupsi Dana Desa Rp743 Juta di Tulungagung Dilimpahkan ke Kejaksaan
Berkas Korupsi Dana Desa Rp743 Juta di Tulungagung Dilimpahkan ke Kejaksaan

Polres Tulungagung melimpahkan berkas perkara korupsi Dana Desa (DD) senilai Rp743 juta di Desa Kradinan ke Kejaksaan Negeri Tulungagung, dengan tersangka Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang kini menjadi buron.

#planetantara
Eks Kades Seurapong Divonis 2 Tahun 4 Bulan Penjara Kasus Korupsi Rp762 Juta
Eks Kades Seurapong Divonis 2 Tahun 4 Bulan Penjara Kasus Korupsi Rp762 Juta

Mantan kepala desa Seurapong, Muhammad Anah, divonis 2 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp50 juta karena terbukti korupsi dana desa sebesar Rp762 juta.

#planetantara
Kades Seurapong Dituntut 3 Tahun Penjara Kasus Korupsi Dana Desa Rp762 Juta
Kades Seurapong Dituntut 3 Tahun Penjara Kasus Korupsi Dana Desa Rp762 Juta

Jaksa tuntut Kades Seurapong, Aceh Besar, tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan karena korupsi dana desa senilai Rp762 juta lebih.

Sumber Antara
Kejari HST Banding Vonis Eks Kadinsos Terkait Korupsi Rp389 Juta
Kejari HST Banding Vonis Eks Kadinsos Terkait Korupsi Rp389 Juta

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah (HST) mengajukan banding atas vonis satu tahun penjara terhadap mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial HST, Wahyudi Rahmad, yang dinilai terlalu ringan dalam kasus korupsi Rp389 juta.

#planetantara
Kades di Aceh Timur Divonis 5,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Dana Desa Rp727 Juta
Kades di Aceh Timur Divonis 5,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Dana Desa Rp727 Juta

Mahdi, Kades Buket Panjou, Aceh Timur, divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta karena korupsi dana desa senilai Rp727,6 juta.

#planetantara
Kejari Mukomuko Terima Pelimpahan Kasus Korupsi Dana Desa
Kejari Mukomuko Terima Pelimpahan Kasus Korupsi Dana Desa

Kejari Mukomuko menerima pelimpahan tiga tersangka kasus korupsi dana desa di BUMDes Harapan Jaya Desa Sinar Laut tahun 2016-2018 dengan kerugian negara mencapai Rp160 juta, yang kini segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Sumber Antara
Bendahara Desa di Sabang Divonis 2 Tahun Penjara Kasus Korupsi Dana Desa Rp4,8 Miliar
Bendahara Desa di Sabang Divonis 2 Tahun Penjara Kasus Korupsi Dana Desa Rp4,8 Miliar

Ahsani Taqwin, bendahara desa di Sabang, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta karena korupsi dana desa Rp4,8 miliar, sementara terdakwa lain dibebaskan.

#planetantara
Kepala Desa di Aceh Utara Didakwa Korupsi Dana Desa Rp516 Juta
Kepala Desa di Aceh Utara Didakwa Korupsi Dana Desa Rp516 Juta

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Keuchik (Kepala Desa) Gampong Lhok Reudeup, Aceh Utara, Abdul Hamid, telah melakukan korupsi dana desa senilai Rp516 juta yang merugikan keuangan negara pada tahun 2020 dan 2021.

konten ai