OJK Terima 13.540 Aduan soal Penagih Utang di Awal 2025: Pinjol Dominasi Keluhan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 13.540 aduan masyarakat terkait perilaku penagih utang hingga Januari 2025, dengan pinjaman online (pinjol) sebagai penyumbang utama.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan lonjakan aduan masyarakat terkait perilaku petugas penagihan utang. Sejak 1 Januari hingga 30 Januari 2025, tercatat 13.540 pengaduan yang masuk melalui layanan konsumen OJK. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.
Pinjaman online (pinjol) menjadi sektor dengan aduan terbanyak, mencapai 7.993 pengaduan. Disusul oleh perusahaan pembiayaan dengan 2.768 aduan, perbankan dengan 2.723 aduan, dan sektor lainnya sebanyak 56 aduan. Data ini memberikan gambaran jelas tentang tantangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi, atau Kiki, mengungkapkan keprihatinan atas temuan ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Penagih Utang Pinjol Jadi Sorotan Utama
Dari total pengaduan, sebanyak 1.676 aduan berindikasi pelanggaran. Sektor pinjol kembali mendominasi dengan 1.107 aduan yang diduga melanggar aturan. Kemudian, perusahaan pembiayaan mencatatkan 180 aduan, dan perbankan 389 aduan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan aturan di sektor pinjol.
OJK telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan perlindungan konsumen secara optimal.
"Dari layanan pengaduan di atas, terdapat 1.676 pengaduan berindikasi pelanggaran terkait perilaku petugas penagihan dengan rincian, pindar sebanyak 1.107 aduan, perusahaan pembiayaan 180 aduan, serta perbankan 389 aduan," jelas Kiki.
Pelanggaran Iklan Jasa Keuangan Juga Menjadi Perhatian
Selain aduan penagihan utang, OJK juga menemukan pelanggaran iklan di sektor jasa keuangan. Hingga triwulan III 2024, dari 14.481 iklan yang dipantau, ditemukan 229 iklan yang melanggar aturan (1,58 persen).
Sektor Pembiayaan (PVML) mencatatkan pelanggaran iklan terbanyak, yaitu 2,80 persen atau 99 dari 3.536 iklan yang dipantau. Pelanggaran yang paling umum ditemukan berkaitan dengan pernyataan berizin dan diawasi oleh OJK, pencantuman logo OJK, dan informasi yang menyesatkan.
Kiki menekankan pentingnya iklan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak menyesatkan. Iklan yang memenuhi kriteria tersebut akan memberikan informasi lengkap dan transparan kepada konsumen, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak.
"Iklan melanggar paling banyak ditemukan dari sektor PVML (lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya) sebesar 2,80 persen atau 99 dari 3.536 iklan," tambah Kiki.
Pentingnya Transparansi dan Perlindungan Konsumen
OJK terus berupaya meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Transparansi informasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
Data yang dirilis OJK menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap praktik-praktik penagihan utang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan kepada OJK agar dapat ditindaklanjuti.
Ke depan, OJK akan terus meningkatkan upaya pengawasan dan perlindungan konsumen, termasuk melalui peningkatan literasi keuangan dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sektor jasa keuangan yang sehat, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen.
