Parigi Moutong Terima Bantuan Logistik Bencana dari DPR dan BNPB
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menerima bantuan logistik dari Komisi VIII DPR dan BNPB untuk korban banjir bandang di Kecamatan Palasa dan Tomini, Sulawesi Tengah.
Banjir bandang yang melanda Kecamatan Palasa dan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada 13 Maret 2025, telah menimbulkan kerusakan dan kerugian yang signifikan bagi masyarakat setempat. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menerima bantuan logistik dari Komisi VIII DPR RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meringankan beban para korban. Bantuan tersebut disalurkan langsung kepada masyarakat yang terdampak di wilayah terdampak bencana.
Penyerahan bantuan dilakukan pada Senin di Palasa, Parigi Moutong. Pj. Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, mewakili korban bencana menyampaikan terima kasih atas kepedulian pemerintah pusat. "Mewakili korban bencana kami berterima kasih atas kepedulian pemerintah pusat terhadap warga kami yang terdampak musibah banjir bandang pada 13 Maret 2025," ungkap Richard Arnaldo.
Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumamdi, dan Direktur Kedaruratan dan Logistik BNPB, Bambang Imanudin. Kedatangan mereka bertujuan untuk meninjau langsung penanganan tanggap darurat pascabanjir dan memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar serta tepat sasaran.
Bantuan Logistik dan Penanganan Darurat
Pemkab Parigi Moutong menetapkan masa tanggap darurat selama dua pekan, dari tanggal 14 hingga 27 Maret 2025. Prioritas penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar korban banjir, pembersihan lumpur di rumah-rumah warga dan fasilitas umum, serta normalisasi sungai. Bantuan logistik yang diberikan meliputi 200 paket sembako, 200 makanan siap saji, dan dua unit tenda pengungsi.
"Bantuan ini untuk sementara ditampung di posko induk, selanjutnya nanti akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak melalui petugas kami di lapangan," jelas Richard Arnaldo. Hal ini dilakukan untuk memastikan pendistribusian bantuan merata dan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumamdi, menekankan bahwa penyaluran logistik bencana merupakan wujud kepedulian pemerintah pusat dalam upaya pemulihan pascabencana, terutama mengingat bulan Ramadhan yang sedang berlangsung. "Tentu masyarakat sangat membutuhkan pelayanan dasar, terutama kebutuhan sandang dan pangan dalam situasi darurat. Sebentar lagi memasuki Idul Fitri, tentunya kebutuhan hari raya sangat diperlukan. Kami berharap pemulihan di masa tanggap darurat dapat terselesaikan sesuai rencana," tutur Matindas.
Desa-desa Terdampak dan Kerusakan Infrastruktur
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, enam desa terdampak banjir bandang, yaitu Desa Ogoansam, Bambasiang, dan Ulatan di Kecamatan Palasa, serta Desa Tomini Barat, Tomini Utara, dan Tomini di Kecamatan Tomini. Kerusakan yang terjadi cukup signifikan.
Di Desa Ogoansam, tercatat 19 rumah warga rusak, terdiri dari empat rumah rusak berat dan satu rumah rusak ringan dari total 72 rumah yang terdampak. Selain itu, akses jalan, listrik, dan air bersih juga mengalami kerusakan. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Bambasiang, dengan enam rumah hanyut, enam rusak ringan, dan tiga rusak berat. Akses jalan, listrik, dan air bersih di desa ini juga terganggu.
Kerusakan infrastruktur yang cukup parah ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemulihan pascabanjir. Pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama dalam upaya penanganan pascabencana ini. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat bekerja sama untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan lancar dan efektif.
Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak dan membantu mempercepat proses pemulihan pascabanjir bandang di Parigi Moutong. Ke depannya, upaya pencegahan bencana serupa perlu ditingkatkan untuk meminimalisir dampak kerugian yang mungkin terjadi.
