Pembangunan Lampung Berlanjut: Gubernur Hadapi Tantangan Fiskal

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, tetap berkomitmen melanjutkan percepatan pembangunan daerah meskipun menghadapi tantangan fiskal yang signifikan, termasuk rendahnya pendapatan asli daerah (PAD).

Bandarlampung, 30 April 2024 - Pemerintah Provinsi Lampung tetap fokus pada percepatan pembangunan daerah, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan fiskal. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam keterangan resminya pada Rabu lalu. Pernyataan ini menjawab pertanyaan apa yang dilakukan pemerintah, siapa yang menyatakannya, kapan pernyataan tersebut disampaikan, dan mengapa pembangunan tetap dilanjutkan meskipun ada tantangan.

Meskipun Provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi dan demografi yang besar, dengan jumlah penduduk mencapai 9,4 juta jiwa (terpadat kedua di Sumatera setelah Sumatera Utara), realisasi pendapatan asli daerah (PAD) masih tergolong rendah. Rendahnya PAD ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan visi Lampung Maju. Gubernur menjelaskan bagaimana upaya percepatan pembangunan tetap dilakukan di tengah keterbatasan fiskal ini.

Tantangan fiskal yang dihadapi Lampung tidak hanya terbatas pada rendahnya PAD. Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap jumlah penduduk di Lampung juga merupakan yang terendah di Sumatera. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan.

Tantangan Fiskal Lampung: PAD Rendah dan Belanja Pegawai Tinggi

Rendahnya PAD menjadi kendala utama pembangunan di Lampung. Dari total APBD seluruh kabupaten dan kota di Lampung sekitar Rp32 triliun, hanya sekitar 6 persen yang berasal dari PAD. Kondisi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera. Bahkan, di tingkat provinsi pun, PAD 2024 hanya mencapai 59 persen dari total APBD sebesar Rp8,3 triliun.

Lebih memprihatinkan lagi, 10 hingga 11 dari 15 kabupaten dan kota di Lampung memiliki PAD di bawah 10 persen, bahkan ada yang hanya mencapai 3 persen. Kondisi ini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan daerah dan perlunya strategi peningkatan PAD yang lebih terarah.

Struktur belanja daerah juga menjadi sorotan. Belanja pegawai menyerap porsi besar anggaran daerah. Ada satu kabupaten yang belanja pegawainya mencapai 80 persen dari total APBD. Setelah dikurangi kewajiban mandatori, total belanja bahkan mencapai 105 persen, sehingga tidak ada ruang untuk belanja lainnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya efisiensi dan optimalisasi pengelolaan anggaran.

Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat

Akibat rendahnya PAD dan struktur belanja yang tidak efisien, sebagian besar kondisi fiskal pemerintah daerah di Lampung sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dari total belanja daerah sebesar Rp7,5 triliun, hanya sekitar Rp1,2 triliun yang bisa dialokasikan untuk belanja modal. Padahal, kebutuhan daerah sangat besar, termasuk untuk infrastruktur jalan sepanjang 1.700 kilometer dan pelayanan kepada 9,4 juta penduduk. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya percepatan pembangunan.

Potensi PAD yang Belum Tergali

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengakui minimnya kontribusi fiskal dari aktivitas ekonomi besar di Lampung, seperti pengiriman batu bara dan kegiatan ekspor-impor melalui pelabuhan. Lampung juga tidak memiliki sumber daya tambang yang signifikan untuk mendongkrak PAD seperti beberapa provinsi lain di Sumatera. Oleh karena itu, pemerintah provinsi akan mencari potensi PAD lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Meskipun demikian, Provinsi Lampung tetap optimis. PDRB Provinsi Lampung pada 2024 tercatat sebesar Rp483,8 triliun, menjadi yang keempat terbesar di Pulau Sumatera. Tiga sektor utama yang menopang PDRB tersebut adalah pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan yang menyumbang sebesar 59,39 persen.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk percepatan pembangunan, meskipun dihadapkan pada tantangan fiskal yang signifikan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung dan mewujudkan visi Lampung Maju.