Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

BPN NTB Fokus Selesaikan Hak Tenurial, Redistribusi Tanah Ditarget Tahun Depan
BPN NTB Fokus Selesaikan Hak Tenurial, Redistribusi Tanah Ditarget Tahun Depan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusa Tenggara Barat (NTB) fokus menyelesaikan hak tenurial dan menargetkan redistribusi tanah pada tahun depan setelah terbitnya SK Biru Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

#planetantara
Luas Hutan Indonesia 2024: 95,5 Juta Hektare, Deforestasi Netto Naik Sedikit
Luas Hutan Indonesia 2024: 95,5 Juta Hektare, Deforestasi Netto Naik Sedikit

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melaporkan luas hutan Indonesia mencapai 95,5 juta hektare pada 2024, dengan deforestasi netto 175,4 ribu hektare, sedikit meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

#planetantara
ARuPA Libatkan 450 Petani Tulungagung dalam Restorasi Hutan
ARuPA Libatkan 450 Petani Tulungagung dalam Restorasi Hutan

Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) memulai program restorasi hutan di Tulungagung, melibatkan 450 petani untuk memulihkan 233,4 hektare lahan kritis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

restorasi hutan
Papua Barat Anggarkan Rp1 Miliar untuk Penanaman Mangrove di 2025
Papua Barat Anggarkan Rp1 Miliar untuk Penanaman Mangrove di 2025

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan Rp1 miliar untuk penanaman lebih dari 10 ribu bibit mangrove di Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana pada tahun 2025 guna mengurangi emisi karbon dan mendukung ekowisata.

#planetantara
Masyarakat Adat Konda Papua Barat Daya Percepat Penetapan Hutan Adat
Masyarakat Adat Konda Papua Barat Daya Percepat Penetapan Hutan Adat

Masyarakat adat Distrik Konda, Papua Barat Daya, selangkah lebih maju dalam upaya penetapan hutan adat dengan penyelesaian dokumen Perhutanan Sosial, didukung penuh oleh pemerintah daerah dan organisasi konservasi.

#planetantara
Papua Barat Siap Optimalkan Program FOLU Net Sink 2030 dengan Dana Hibah Norwegia
Papua Barat Siap Optimalkan Program FOLU Net Sink 2030 dengan Dana Hibah Norwegia

Papua Barat telah menyelesaikan proposal kegiatan pengurangan emisi GRK untuk mendukung Program FOLU Net Sink 2030, memanfaatkan dana hibah Result Based Contribution (RBC) Norwegia.

#planetantara
Satgas PKH Kuasai Lahan Seluas 1 Juta Hektare Lebih, Target Satu Juta Hektare Tercapai Sebelum Lebaran
Satgas PKH Kuasai Lahan Seluas 1 Juta Hektare Lebih, Target Satu Juta Hektare Tercapai Sebelum Lebaran

Satgas PKH berhasil menguasai lebih dari 1 juta hektare lahan hingga 23 Maret 2025, melampaui target satu juta hektare sebelum Lebaran.

#planetantara
Maluku Tetapkan Pulau Kecil sebagai Hutan Lindung: Konservasi di Atas Pemanfaatan
Maluku Tetapkan Pulau Kecil sebagai Hutan Lindung: Konservasi di Atas Pemanfaatan

Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan pulau-pulau kecil sebagai hutan lindung untuk konservasi, mengikuti kebijakan Kementerian Kehutanan, dengan pengecualian pembangunan untuk kepentingan masyarakat melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

konten ai
Raja Ampat Raih Persetujuan Pengelolaan Hutan Kampung: Jaga Kelestarian, Manfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu
Raja Ampat Raih Persetujuan Pengelolaan Hutan Kampung: Jaga Kelestarian, Manfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu

Kementerian LHK memberikan persetujuan pengelolaan hutan kampung di tiga kampung Raja Ampat, Papua Barat Daya, seluas hampir 5.300 hektare untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pelestarian alam.

#planetantara
Papua Barat Daya Konsultasikan Dokumen FOLU Net Sink 2030 ke Kemenhut
Papua Barat Daya Konsultasikan Dokumen FOLU Net Sink 2030 ke Kemenhut

Provinsi Papua Barat Daya segera konsultasikan dokumen FOLU Net Sink 2030 ke Kemenhut untuk mendapat persetujuan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca hingga 2030 dan membuka peluang pendanaan.

#planetantara
Dukungan Pemda Krusial: Penetapan Hutan Adat di Papua Barat Terhambat
Dukungan Pemda Krusial: Penetapan Hutan Adat di Papua Barat Terhambat

Penetapan hutan adat di Papua Barat terhambat karena kurangnya dukungan peraturan daerah dari pemerintah kabupaten, kendati pemerintah provinsi mendorong percepatan prosesnya demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

#planetantara
Papua Barat Identifikasi Kerusakan Hutan Akibat Aktivitas Ilegal, Rehabilitasi Digencarkan
Papua Barat Identifikasi Kerusakan Hutan Akibat Aktivitas Ilegal, Rehabilitasi Digencarkan

Dinas Kehutanan Papua Barat akan identifikasi kerusakan hutan lindung dan konservasi akibat aktivitas ilegal, dan merencanakan rehabilitasi untuk mengembalikan ekosistem.

#planetantara